Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) Masdar Mansur menyebut proyek pembangunan Rumah Sakit Pertama (RSP) pulau Makian, hanyalah ugal-ugalan.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Halsel, Masdar Mansur pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antar komisi III, Dinas Kesehatan dan PPK.
“Kami anggap pekerjaan proyek RSP ini hanya asal-asalan, ugal-ugalan saja,” kata Masdar Mansur, pads Selasa (11/3).
Pernyataan ini setelah komisi III melakukan on the spot di lokasi pembangunan dua proyek yaitu RSP dan Jalan di pulau Makian.
Sejumlah problem yang ditemukan komisi III dalam kegiatan on the spot seperti papan proyek tidak ada, tiang penangkis RSP tidak sesuai.
“Kalau mau jujur pekerjaan RSP ini sangat amburadul. Masa papan proyeknya tidak ada? Apalagi pekerjaan tahap I sangat tidak sesuai dengan perencanaannya. Tiang penangkis saja tidak sesuai,” tutur politisi PDI Perjuangan ini.
Masdar membeberkan, pekerjaan Rumah Sakit Pertama ini telah menelan anggaran yang cukup besar sejak pembangunan tahap pertama. Ia menekankan agar Dinkes dan PPK betul-betul serius mengawal pekerjaan tersebut.
“Ibu Kadis tolong serius, ini proyek daerah, pekerjaannya digunakan pakai APBD. Kami tidak ingin proyek RSP ini hanya menjadi proyek yang menghabiskan anggran tapi tidak pernah tuntas,” tegas ketua DPC PDI Perjuangan Halsel.
Tidak hanya, anggota DPRD Dapil Gane ini meminta kepada semua OPD agar orang-orang dipakai atau ditunjuk menjadi PPK dalam suatu kegiatan pembangunan, harus mereka yang punya kemampuan dan kompetensi keilmuannya.
“Nanti jadinya seperti ini, orang yang bukan punya keilmuan di bagian teknik pembangunan, dijadikan sebagai PPK. Sehingga suatu proyek yang dikerjakan tidak pernah tuntas,” ucapnya.
Senada dengan Masdar, anggota komisi III Rustam Ode Nuru pun menyampaikan hal yang sama.
Rustam geram dengan ulah para kontraktor dan PPK yang dianggap tidak serius dan maksimal dalam pekerjaan RSP.
“Bapak tahu tidak, bahwa pekerjaan RSP itu pakai uang rakyat, bukan pribadi anggota DPRD maupun uang Kadinkes atau uang bapak. Jadi tolong jangan buat kami marah hanya karena ulah kalian ini,” ujarnya.
Rustam mengungkapkan kemarahannya lantaran pihak PPK dan Kadinkes dianggap tidak maksimal dalam mengawal dan mengawasi kontraktor.
Ia justru malah ingin RSP ini dibongkar saja karena pekerjaannya selalu bermasalah dan tidak tepat sasaran waktu yang diberikan.
Sumber: www.detikindonesia.co.id
