Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, memberikan sejumlah catatan terkait pemberian bansos, mulai dari skema pengalokasian, dasar penentuan penerima bansos, hingga keberpihakan pada aspek pembangunan.
Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan dasar penentuan alokasi penerima bansos yang berbasis kecamatan.
Alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp40 miliar di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi sorotan, mengingat situasi efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.
Bantuan tersebut rencananya akan diberikan kepada sekitar 273 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan disalurkan oleh pemerintahan baru Bupati Haerul Warisin dan Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya.
“Dasar pengalokasian jumlah bansos berbasis kecamatan ini apa? Dari mana persentasenya muncul? Jika mengacu pada jumlah penduduk, sepertinya tidak proporsional. Perlu dicek lagi penerimanya berdasarkan by name by address. Jangan sampai salah sasaran,” kata Amrullah pada Jumat (28/2/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan dasar penentuan alokasi penerima bansos yang berbasis kecamatan.
“Dasar pengalokasian jumlah bansos berbasis kecamatan ini apa? Dari mana persentasenya muncul? Jika mengacu pada jumlah penduduk, sepertinya tidak proporsional. Perlu dicek lagi penerimanya berdasarkan by name by address. Jangan sampai salah sasaran,” ucapnya.
Amrullah yang juga anggota DPRD asal Dapil II Lombok Timur itu meminta Pemkab lebih transparan dalam menjelaskan data penerima bansos kepada publik.
Ia menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal pendistribusian bansos agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat.
“Kami berpesan agar Pemkab lebih teliti dalam menentukan sasaran penerima bansos. Jangan sampai hal ini menjadi polemik. Kecamatan dengan jumlah penduduk besar justru penerima bansosnya kecil, dan sebaliknya. Kami harap program bansos ini tidak hanya sekadar mengakomodir keinginan bupati, tetapi juga lebih visioner,” ungkapnya.
Selain itu, Amrullah mengingatkan Pemkab Lombok Timur agar tidak terlalu banyak membuat program yang bersifat bantuan sosial.
“Bansos ini bukan program jangka panjang, dampaknya hanya sesaat. Kami ingatkan, karena ini awal pemerintahan bupati baru, jangan sampai latah dengan program-program seperti ini,” ujarnya.
Amrullah juga menilai bahwa pemberian bansos dalam jangka panjang tidak berkorelasi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
Ia berharap Pemkab Lotim dapat lebih fokus pada program-program yang berkesinambungan, bukan hanya program populis. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2024, angka kemiskinan di Lombok Timur mencapai 14,51 persen, yang setara dengan sekitar 185 ribu jiwa.
“Bansos yang akan dibagikan kepada 273 ribu penerima, padahal jumlah penduduk miskin kita tidak sebesar itu. Kemana saja sasarannya? Jangan sampai malah digunakan untuk bagi-bagi kepada tim sukses,” tegasnya.
Lebih jauh, Amrullah menilai alokasi anggaran sebesar Rp40 miliar untuk pemberian bansos terlampau besar, apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
“Bupati dan Wakil Bupati mesti ingat, kita tengah berada dalam situasi yang cukup sulit imbas efisiensi anggaran. Belanja pemerintah pasti terganggu. Lihat lagi postur fiskal APBD,” tuturnya.
Dari sisi mekanisme penganggaran, Amrullah menjelaskan bahwa anggaran untuk program bansos ini diajukan untuk mengakomodasi keinginan bupati dan wakil bupati terpilih.
“Program ini diwacanakan setelah ada bupati terpilih. Eksekutif melakukan sinkronisasi untuk menampung keinginan bupati dalam APBD 2025. Namun, dari sisi perencanaan, sepertinya ada masalah karena ini dilakukan terlalu cepat,” jelasnya.
Amrullah pun menilai pemberian bansos pada saat ini kurang tepat. Ia mengingatkan bahwa sejumlah sektor di Lombok Timur, seperti infrastruktur, membutuhkan perhatian lebih.
“Mesti ada skala prioritas. Infrastruktur kita masih banyak yang butuh perhatian. Jalan, jembatan, bangunan pelayanan publik, rumah sakit, dan sekolah membutuhkan perbaikan segera. Sementara alokasi dana untuk infrastruktur banyak dipangkas. Pemkab harus mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
Sumber: suarantb.com
