Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat (Mubar), La Ode Harlan Sadia, telah membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Lawa.
Dari delapan desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Lawa, hanya empat desa dan dua kelurahan yang dibentuk yakni Desa Lagadi, Desa Madampi, Desa Latugho, Desa Watumela, Kelurahan Wamelai dan Kelurahan Lapadaku.
Enam kelompok KUB tersebut langsung dinotariskan. Biaya notaris ditanggung melalui dana pribadi, masyarakat hanya mengumpulkan nama ketua, bendahara dan anggota dengan syarat yang telah ditentukan.
“Enam kelompok ini hanya tahap awal rencananya ke depan saya akan buatkan setiap desa satu kelompok, khususnya wilayah dapil dua, yakni Kecamatan, Lawa, Barangka, Wadaga dan Tiworo Selatan,” kata La Ode Harlan, pada Kamis (13/2/2025).
Pembentukan kelompok usaha ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat gotong royong kepada seluruh masyarakat dalam hal meningkatkan kreatifitas industri tumahan serta UMKM yang ada di masing-masing desa, sekaligus menunjang program Bupati Mubar terpilih maupun program nasional seperti makan bergizi gratis.
Ketua Komisi Tiga DPRD Mubar ini menyampaikan bahwa saat ini masyarakat harus jeli melihat program nasional.
Seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, masyarakat mulai berpikir dan melihat peluang sehingga program tersebut bisa berdampak pada masyarakat.
“Pertanyaannya, apa kah kita di Mubar ini bisa menyediakan alat dan bahannya. Seperti telur, sayur, beras dan sebagainya. Apakah, telur yang akan didistribusikan untuk makan bergizi gratis itu berasal dari Kecamatan Lawa, atau Kabupaten Mubar. Kan belum tentu. Makanya pentingnya pembentukan Kelompok ini untuk menunjang program-program nasional di daerah,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan Mubar ini juga menyampaikan bahwa anggaran MBG ini telah diporsikan untuk semua daerah di seluruh indonesia termasuk Kabupaten Muna Barat.
Anggaran itu diharapkan bisa dikelola di daerah masing-masing dan bisa membangun pertumbuhan ekonomi.
Dalam rangka menyambut anggaran MBG ini masyarakat harus dibekali dan salah satu tugas kita sebagai anggota DPRD adalah memfasilitasi masyarakat, salah satunya adalah menyediakan kelompok usaha bersama.
“Apa gunanya anak-anak kita makan bergizi tapi sumbernya dari daerah lain, seperti sayur telur beras. Ini kan lucu, sementara kita juga punya sumberdaya untuk menyediakan itu,” terangnya.
“Makanya perlu kita buat kelompok. Contoh misalnya, di Lagadi ada potensi untuk pelihara ayam potong dan ayam petelur. Dengan adanya industri rumahan ini maka daging ayam dan telur untuk program makan bergizi gratis di wilayah Lawa ini tidak mesti beli di luar,” lanjut Harlan.
Harlan juga mengakui bahwa stok panga di Mubar sangat bergantung dengan daerah lain, seperti telur, sayur mayur, beras, dan lain-lain. Dengan adanya program MBG ini ke depan, harga telur, daging ayam ini pasti akan mahal. Karena kebutuhan semakin banyak.
Muna Barat memiliki ratusan sekolah dan puluhan ribu anak yang akan dikasi makan di sekolah. Jika semua bahan dibeli dari luar, berarti tidak ada perputaran ekonomi di masyarakat Mubar.
“Sementara anggarannya untuk kita, tapi kita belanja di luar. Nah, melalui kelompok ini kita bisa menyediakan itu. Contoh misalnya di Lagadi, bagaimana kita brend ini lagadi menjadi wilayah penghasil telur. Setelah dilihat prospeknya maka daerah juga bisa bantu dalam bentuk subsidi untuk meningkatkan produksi. Sehingga ke depannya kita tidak beli lagi telur di luar daerah, sama halnya dengan komoditas lain seperti daging,sayur mayur beras dan sebagainya,” ungkapnya.
Dengan demikian kata Harlan, kita bisa berdayakan masyarakat sekaligus membangun spot-spot pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Lawa.
Selain menunjang program nasional, kata Harlan, kelompok tersebut nanti menjadi dasar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPRD Mubar baik melalui APBD Mubar, APBD Provinsi maupun APBN.
“Kalaupun dari tiga sumber anggaran tersebut tidak diakomodir maka bisa dimasukan melalui pokok pikiran DPRD. Pokir itu diambil melalui aspirasi masyarakat atau yang disebut reses seperti yang dilakukan hari ini. Aspirasi masyarakat ini nantinya akan dipilah berdasarkan skala prioritas. Mulai dari prioritas pertama kedua dan ketiga. Skala prioritas ini nantinya akan dituangkan dalam program untuk diturunkan di kelompok masing-masing,” tuturnya.
Dalam reses tersebut masyarakat juga mengusulkan berbagai program seperti jalan usaha tani, pengadaan bibit sapi, sumur bor dan tenda jadi.
Namun semua program tersebut tidak mungkin direalisasikan melalui dana Pokir DPRD. Untuk itu, dia menyarankan agar masyarakat juga mengusulkan program tersebut di Musrembang di desa maupun di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Nanti usulan-usulan tersebut dikawal di DPRD Mubar.
“Musrembang ini juga berawal dari desa, kemudian di kecamatan lalu di kabupaten. Terakhir, usulan dalam musrembang ini dibawa di DPRD Mubar. Dalam konteks itu, saya juga adalah Anggota Banggar di DPRD Mubar yang diutus oleh masyarakat melalui Partai PDI Perjuangan yang dikenal partai wong cilik ini siap berbicara untuk memperjuangkan usulan masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: nawalamedia.id
