Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menggarisbawahi pentingnya ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terstruktur dan akuntabel, menyusul beragam kasus seperti keracunan hingga hingga belum dibayarnya mitra pelaksana.
Edy menyebut bahwa BGN ditunjuk sebagai penanggung jawab utama program MBG, sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Pada 2025, ditargetkan pembangunan 5 ribu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Dari jumlah tersebut, katanya, BGN bakal membangun 1.542 unit secara langsung, sementara sisanya dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga negara alias pihak ketiga.
“Di fase awal ini, prioritas BGN semestinya adalah membentuk ekosistem SPPG yang solid. Seperti yang selama ini direncanakan, setiap SPPG ada struktur yang jelas seperti kepala unit, mahir gizi, dan pengelola keuangan,” dia melanjutkan.
Dia menilai, pelibatan banyak mata rantai justru menambah risiko, termasuk potensi ketidakteraturan pembayaran dan lemahnya pengawasan higienitas makanan. Edy mencontohkan kasus di Kalibata, Jakarta, di mana salah satu SPPG dilaporkan belum bayar mitranya.
“Komisi IX DPR RI menolak penggunaan model katering. Proses memasak mesti dilakukan langsung oleh SPPG agar pengawasan kualitas dan keamanan makanan mampu melangkah efektif,” ujarnya.
Dia juga meminta BGN segera menerbitkan petunjuk teknis dan standar pelayanan minimal untuk program MBG karena tidak adanya dua arsip itu dinilai sebagai salah satu penyebab ketidakteraturan di lapangan.
“Juknis dan SPM mesti dijadikan referensi berbareng oleh seluruh SPPG, agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan. Ini juga krusial untuk memastikan masyarakat dapat melakukan pengawasan secara mandiri,” katanya.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, manajemen dapur juga penting. Menurutnya, kejadian keracunan makanan di beberapa wilayah merupakan bukti nyata bahwa standar keamanan pangan belum diterapkan secara menyeluruh.
“BGN mesti mengatur sistem pengawasan proses dapur, termasuk melibatkan BPOM, dinas kesehatan, dan para mahir gizi secara aktif,” tambahnya.
Dia menekankan bahwa MBG adalah program besar yang menyangkut rencana hidup masyarakat. Oleh lantaran itu, pelaksanaannya tidak boleh asal-asalan.
