Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto komitmen mendukung peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
"Jangan sampai rakyat Rembang miskin sakit, masih mikir biaya. Tugas saya tidak hanya di Rembang, se-Indonesia, saya harus menjamin seluruh penduduk Indonesia, kabupatennya UHC (Universal Health Coverage-red)," ujar Edy dalam sosialisasi JKN bersama BPJS Kesehatan Pati di Kantor Kecamatan Sulang, Minggu(13/4).
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kesehatan adalah bagian penting dari kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab negara.
Untuk mewujudkannya, peran aktif tenaga kesehatan seperti perawat dan kader sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan dan edukasi masyarakat.
"Mereka bisa menjelaskan pentingnya JKN, termasuk proses teknisnya dan bagaimana mengadvokasi masyarakat yang tidak paham. Sosialisasi ini penting agar ada kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto, mengungkapkan, tingkat kepesertaan JKN di Rembang sudah mencapai lebih dari 98 persen. Namun, angka kepesertaan aktif masih di bawah itu.
Salah satu penyebabnya adalah peserta yang sudah bekerja dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu , karena peserta lama belum memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Wahyu juga menjelaskan cara mengaktifkan kembali BPJS yang nonaktif. "Kalau dari segi ekonomi tidak mampu, bisa pakai SKTM dan daftar ulang di Dinas Kesehatan," katanya.
"Bisa juga aktifkan mandiri dengan bayar Rp 35 ribu per bulan. Kalau lewat PBI APBD, aktifnya bulan depan, kalau ada anggota keluarga yang butuh perawatan segera, bisa diaktifkan mandiri," ujar Wahyu.
BPJS juga mendorong peserta JKN melakukan skrining kesehatan, dengan target 90 persen peserta di wilayah kerja Cabang Pati melakukannya agar kondisi kesehatan keluarga bisa dipantau secara rutin. Dalam sesi diskusi, muncul berbagai pertanyaan dari perawat dan kader kesehatan, mulai dari teknis pengaktifan kepesertaan hingga penanganan kasus korban kekerasan yang belum tercakup BPJS.
