Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Edy Wuryanto meminta pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuat aturan teknis mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah dilaksanakan mulai Senin, 6 Januari 2025.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“BGN ini akan melibatkan banyak pihak atau stakeholder sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya,” kata Edy di Jakarta setelah mengikuti rapat tertutup Komisi IX DPR bersama BGN pada Senin seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan aturan teknis itu bernilai penting antara lain untuk memastikan informasi seputar program makan bergizi gratis yang diterima oleh masyarakat tidak simpang siur. Dia menilai potensi penyimpangan bisa saja terjadi sehingga membuat program ini terhambat.
“Sayang sekali kalau program Pak Prabowo untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan,” kata dia.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga meminta agar 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera dibentuk, sebagaimana target BGN pada 2025. Pada hari pertama pelaksanaan secara resmi program ini, baru terdapat 190 SPPG.
“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap SPPG di dapil (daerah pemilihan),” ujar legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah III itu.
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
Edy mengatakan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR itu merupakan salah satu kesepakatan dalam rapat dengan BGN. Komisi IX DPR juga akan terlibat dalam peluncuran SPPG di setiap dapil. Tujuannya agar para wakil rakyat mengetahui kesiapan pelaksanaan program itu, termasuk soal kualitas makanan dan kehigienisan dapur.
“Program ini akan berjalan secara bertahap. Kalau di daerah ada SPPG yang belum siap, saya yakin dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi dengan baik,” ucapnya.
