Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, menilai dengan tarif balasan sebesar 32 persen terhadap produk ekspor Indonesia, banyak industri padat karya kini berada di ujung tanduk.
Edy Wuryanto pun, menyerukan pentingnya langkah konkret negara untuk melindungi para pekerja yang terancam kehilangan mata pencahariannya.
Menurut Edy, kebijakan Trump bukan sekadar soal angka atau tarif, melainkan tentang jutaan buruh Indonesia yang menggantungkan hidup dari sektor-sektor seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, dan perikanan. Industri-industri inilah yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Baca: Kata Ganjar Pranowo Soal Rencana KIM Plus Jadi Koalisi Permanen
“Dengan adanya kebijakan Trump, kini industri itu menghadapi tekanan berat akibat melonjaknya beban biaya ekspor ke pasar AS. Akibatnya, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran menjadi sangat nyata,” kata Edy dari keterangan yang diterima Liputan6.com, Selasa (8/4/2025).
Edy menilai, krisis yang muncul akibat perang dagang global ini tidak boleh disikapi dengan narasi normatif semata.
Negara, menurutnya, harus hadir secara aktif dan tegas dalam melindungi warganya, khususnya buruh yang paling rentan terhadap dampak kebijakan luar negeri.
“Pemerintah tidak boleh menunggu sampai gejolak itu benar-benar memukul, melainkan harus sudah menyiapkan intervensi sosial dan ekonomi yang sistematis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edy menyampaikan bahwa pelemahan rupiah, ketidakstabilan bursa saham, dan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi bukan hanya isu makro.
Baca: PHK Massal di 100 Hari Prabowo, Ganjar Pranowo
"Semua itu memiliki dampak langsung terhadap pekerja, salah satunya penurunan upah riil. Dia menekankan bahwa pendekatan yang humanistik dan berkeadilan harus menjadi landasan kebijakan negara dalam menghadapi krisis ini," ujarnya
Edy terus mendorong pemerintah untuk mempercepat perlindungan buruh, termasuk memastikan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berjalan efektif. Dalam pandangan Edy, krisis global seperti ini hanya bisa dihadapi dengan solidaritas nasional dan keberpihakan yang tegas terhadap pekerja.
“Buruh bukan sekadar komponen ekonomi, melainkan pilar utama pembangunan bangsa. Dalam situasi global yang tidak pasti seperti saat ini, melindungi tenaga kerja bukan hanya kewajiban moral, tapi juga investasi strategis untuk masa depan Indonesia,” ujar Edy.
