Maumere, Gesuri.id - Ketua DPRD Sikka, Donatus David kembali meminta kepada Dinas Sosial Kabupaten Sikka untuk segera mensinkronisasi data jumlah KK miskin di Kabupaten Sikka dengan pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan, agar bantuan sosial (Bansos) tersebut benar-benar tepat sasaran.
Ia mengatakan, permintaan sinkronisasi data penerima Bansos tunai senilai Rp7 miliar ini disampaikan oleh DPRD saat rapat pada Senin (20/4).
Baca: Srikandi Banteng Rahmawati Salurkan Bantuan di Kecamatan Oba
“Dalam rapat kemarin, ada dana bantuan sosial (Bansos) tunai yang dialokasikan pemerintah daerah sebesar Rp7 miliar untuk penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Sikka pasca pandemi Covid-19 ini," ungkap David, Selasa (21/4) malam dilansir dari genialid.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menambahkan, DPRD Sikka sudah mengingatkan, agar jangan ada tumpang tindih dalam penyalurannya.
Hal tersebut diantisipasi agar jangan sampai adanya pendobelan, atau ada yang tidak dapat sama sekali. Hal ini terjadi akibat pendataan yang kurang valid.
Karena ke depannya, ada juga bantuan dari berbagai pihak, seperti di Desa sendiri juga ada bantuan, begitu pula dari Provinsi dan dari Pusat.
"Kalau pusat punya program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai. Jadi jika ada warga yang sudah mendapatkan bantuan ini, sebaiknya mereka tidak diberikan lagi Bansos tunai sebagai dampak dari covid 19 ini,” tegasnya.
Baca: Dampak Corona, Wisata Makam Bung Karno Ditutup Sementara
Ia menambahkan, dengan kondisi yang ada saat ini, pemerintah daerah tentunya bisa melakukan intervensi terhadap program bantuan langsung tunai ini sebagai dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19 di daerah ini.
“Namun yang saya ingatkan tadi, agar mereka yang sudah mendapatkan PKH dan BPNT ini, tidak mendapatkan lagi program bansos tunai ini,” ujar David.
