Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengritik pernyataan KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman yang menyebut rapat dengar pendapat (RDP) di DPR kerap tidak fokus dan menanyakan hal tak jelas.
Effendi menilai pernyataan Dudung tak patut dilontarkan seorang prajurit militer. Menurut dia, TNI seharusnya menjadi lembaga yang semakin matang dan memahami fungsi DPR.
Baca Jokowi: RI Resmi Ambil Alih FIR Riau-Natuna dari Singapura
"Era ke sini harus semakin matang dong TNI. Harus patuh dan mengerti lembaga DPR itu apa. Enggak boleh begitu. Presiden aja enggak berani ngomong gitu," kata Effendi di kompleks parlemen, Kamis (8/9).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa pertanyaannya terkait isu disharmoni hubungan Dudung dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tak memiliki pretensi pribadi.
Dia menegaskan, kritik yang disampaikan dalam rapat Komisi I DPR dengan sejumlah elite TNI dan dihadiri langsung Andika itu murni soal substansi.
Effendi mengaku hanya mengingatkan bahwa hubungan disharmoni antar pimpinan di tubuh TNI mestinya tak boleh terjadi. Dia berharap isu ini dapat dijelaskan secara gamblang oleh Andika, Dudung, dan Menhan Prabowo Subianto kepada DPR.
"Saya objektif pada substansinya. Ini kan bukan persoalan antara saya dengan Pak Dudung atau Pak Andika. Enggak ada masalah di situ," ucap Effendi.
"Sekarang tak boleh terjadi disharmoni. Toleransinya harus zero dong. Ini kan polarisasi berdampak. Kalau di atasnya disharmoni, di bawahnya ini kan semua orang tahu, terasa semua," tambahnya.
Dudung sebelumnya mengkritisi pembahasan isu keretakannya dengan Andika dalam salah satu topik dalam rapat Komisi I DPR dengan Andika pada Senin (8/9).
Dudung menganggap RDP di DPR kerap membahas isu yang tak sesuai agenda. DPR menurutnya kerap menanyakan hal tak jelas dan di luar pembahasan.
"Saya kadang-kadang, kalau kita rapat RDP itu, biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas, masalah anggaran. Terkadang tidak fokus pada pertanyaan atau bahasan itu. Menanyanya yang nggak jelas aja," kata Dudung di Mabes AD, Jakarta Pusat, Rabu (7/9).
Baca LSI: Elektabilitas PDI Perjuangan Teratas yaitu 26,6%
Dudung sendiri telah mengklarifikasi tak ada masalah hubungan dengan Andika. Beda pendapat di unsur pimpinan TNI menurutnya lumrah dan tak perlu dibesar-besarkan. Ia meminta seluruh prajurit waspada dengan upaya adu domba yang berpotensi merusak soliditas keluarga besar TNI.
Andika pun menegaskan tak punya persoalan dengan Dudung. Dia menganggap apa yang dilakukan selama ini semata menjalankan tugas dan peran seorang Panglima TNI.
