Jakarta. Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengusulkan ke Presiden Jokowi segera reshuffle kursi kabinet ‘Indonesia Maju’.
Effendi menilai beberapa menteri yang dianggap tidak bekerja maksimal. Bahkan, terdapat beberapa menteri Jokowi yang perlu dievaluasi dari jabatannya.
Baca: Effendi: Jokowi Bisa Kontrol Pemda Secara "Semidiktator"
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, Jokowi memiliki banyak program di bidang ekonomi yang sangat bagus. Namun, program itu tidak didukung dengan menteri di bidang perekonomian.
Effendi kemudian meminta perlunya evaluasi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebab, Sri Mulyani dianggap tidak memiliki nilai jual di mata pasar.
Selain Sri Mulyani, Effendi menyoroti kinerja Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Pariwisata Wishnutama. Kedua menteri itu tidak bekerja sesuai harapan.
Dia juga menyoroti kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Mantan CEO Gojek itu tak pantas menjabat Mendikbud. Ia mencontohkan, sikap Nadiem yang menghapus Ujian Nasional.
Lalu Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy yang mengoreksi banyak aturan yang dibuat menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Perubahan terus dilakukan seakan melupakan bahwa aturan yang diubah juga dibuat oleh menteri di era Jokowi periode pertama.
“Berarti kebijakan Jokowi sendiri dia koreksi. Poinnya adalah semua kementerian selalu melakukan evaluasi, perubahannya langsung timur barat. Seperti pemerintahan baru yang mulai dari nol,” kata Effendi.
Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tercatat memiliki kinerja terburuk selama 100 hari pertama kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Ini berdasarkan hasil survei persepsi publik yang dilakukan IPO pada 10-31 Januari 2020.
Baca: Effendi Simbolon Nilai Terowongan Silaturahmi Tak Penting
“Responden memberikan pendapat soal kinerja kementerian yang dianggap buruk dalam kurun waktu 100 hari pertama kabinet. Hasilnya Kemenag menduduki posisi pertama, kemudian disusul Kemenkumham di posisi kedua, ” paparnya.
Kemudian, untuk kategori yang sama, sebanyak 25 persen responden menyatakan kinerja Kemenkumham buruk. Selain itu, ada tiga kementerian lain yang masuk dalam lima besar kinerja terburuk, yakni Kementerian Sosial (Kemensos) yang mendapatkan atensi 23, 6 persen responden, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang meraih atensi 23 persen dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 21 persen.
