Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menjelaskan banyak program yang akhirnya tidak bisa jalan akibat efisiensi anggaran.
Pemerintahan di daerah belum berani menjalankan program karena masih menunggu refocusing dan arahan dari Pemerintah Pusat.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
“Akibat pemotongan anggaran ada tiga, yang pertama karut-marut hukum karena Pemda jadi tidak jelas pedoman mana yang dipakai. Khawatir kita diujung hari diperiksa, jadi temuan. Ada lima surat [pemerintah pusat] yang semua masih berlaku, mana yang harus kita pegang. Akibat kedua adalah banyaknya program tidak bisa dilaksanakan. Ketiga otomatis banyak orang menganggur,” ujarnya dalam DPRD’s Talk Mengawal APBD Untuk Kesejahteraan Rakyat, di Youtube Harian Jogja.
Ia memberi contoh untuk bidang infrastruktur ada sebesar Rp65 miliar yang dipangkas. Maka di situ ada tukang bangunan, juru masak dan lainnya yang mengharap pekerjaan jadi tidak bisa bekerja.
“Danais dari Rp1,4 triliun turun jadi Rp1,2 triliun, terakhir melalui inpres dipotong Rp200 miliar. Banyak pelaku seni, budaya, enggak bisa tampil. Akibatnya ga dapat pendapatan, dalang, wiyogo menganggur,” ungkapnya.
Di tengah pemotongan anggaran ini, pemda harus kreatif menggandeng swasta. Tapi masalahnya swasta pun banyak yang kolaps.
“Banyak yang tutup, tapi Pemda DIY setidaknya bisa menggandeng BUMN yang berkantor di Jogja. Ini PR terbesar kami bagaimana mengatasi problem pengangguran akibat pemotongan anggaran,” katanya.
APBD DIY dari Rp5,6 triliun dipotong Rp265 miliar, masih ada Rp5,3 triliun. Dengan sisa APBD ini, diupayakan bagaimana belanjanya untuk nguripi rakyat. “Membangun [infrastruktur] ya melibatkan rakyat, beli batu bata dari rakyat, belanja dari rakyat, makan-minum dari rakyat kita sendiri. Itu yang bisa menyelamatkan ekonomi kita,” katanya.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tunta
Plh Kabid Anggaran Belanja BPKA DIY, Herman Wahyudi, menuturkan pemotongan Rp265 miliar cukup berat untuk Pemda DIY, karena ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi, “Sekitar 65 persen. Tapi karena sudah masuk di inpres, mau-tidak mau kami melakukan penyesuaiaan. Kemaren kita penyesuaian terhadap pendapatan dan dari sisi belanja dengan merealokasi efisiensi yang ada di daerah,” kata dia.
Selain pemotongan Rp265 miliar, Pemda DIY juga melakukan efisiensi dari kegiatan-kegiatannya sebagai tindak lnajut inpres. Sebesar Rp49 miliar direalokasi untuk menutup layanan yang wajib dipenuhi.
