Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menekankan pentingnya setiap sekolah memiliki strategi yang jelas dalam mengelola informasi publik.
Di era digital yang serba cepat dan terbuka, menurutnya, kesalahan penanganan informasi bisa berdampak besar terhadap citra lembaga pendidikan.
"Sekolah hari ini tidak hanya tempat belajar, tapi juga institusi publik yang harus siap menghadapi arus informasi yang deras dan terbuka. Banyak hal viral di media sosial berasal dari miskomunikasi atau informasi yang tidak ditangani dengan baik," kata Eko saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Implementasi PPID Sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY beberapa waktu lalu.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kenapa PDI Perjuangan Baru
Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur guru dan kepala sekolah menengah dari seluruh DIY.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan informasi tidak bisa dianggap sepele.
Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sekolah harus memiliki pemahaman yang memadai tentang batasan dan klasifikasi informasi publik, termasuk apa yang bisa diumumkan dan mana yang termasuk informasi dikecualikan.
"Permohonan informasi harus ada standar yang jelas. Jangan sampai semua dibuka begitu saja tanpa pertimbangan. Sekolah, guru, dan petugas PPID harus dilindungi dan dijamin profesionalitasnya," tegas Eko.
Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya dukungan sarana, pelatihan, serta penguatan kapasitas bagi petugas PPID.
Menurutnya, penempatan tugas pengelolaan informasi sebaiknya diserahkan kepada tenaga tata usaha, bukan dibebankan ke guru.
"Guru sudah punya beban kerja yang cukup berat di ruang kelas. Jangan ditambah dengan urusan administrasi informasi. Biarkan mereka fokus mendidik, sementara urusan PPID ditangani tenaga administrasi yang memang bisa dibekali pelatihan," ujarnya.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Eko juga menyoroti isu sensitif seputar penerimaan siswa baru, seperti kebijakan zonasi yang kini diganti dengan sistem domisili. Hal itu menurutnya menuntut adanya keterbukaan yang adil dan bisa dipertanggungjawabkan, yang menjadi tanggung jawab langsung petugas informasi di sekolah.
"Transparansi itu penting, tapi harus disertai strategi. Jangan sampai keterbukaan malah menimbulkan polemik baru di masyarakat," tambahnya.
Di akhir paparannya, Eko mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih kepada penguatan peran PPID di sektor pendidikan, baik melalui regulasi, anggaran, maupun pengawasan pelaksanaannya.
