Bangkok, Gesuri.id - Pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi mendorong perusahaan-perusahaan di dalam negeri mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular yang menekankan efisiensi sumber daya melalui proses daur ulang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan bahan baku yang selama ini banyak diimpor.
Baca: Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Jokowi Panggil Timnya di Kabinet
Menurut Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam menjelaskan selama ini, industri di Tanah Air mengalami permasalahan dengan bahan baku. Padahal, bahan baku dapat dipenuhi, antara lain melalui pengolahan limbah.
"Saat ini, limbah belum diproduksi secara massal, hanya sebagian kecil, persen saja," ujar Khayam di acara Sustainable Development Symposium 2018 di Bangkok, Senin (9/7).
Pengolahan limbah menjadi bahan baku, menurut dia, bermanfaat bagi lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Tidak hanya itu, pengolahan limbah dapat menjadi solusi pemenuhan bahan baku yang selama ini banyak bergantung pada impor.
"Indonesia menjadi salah satu negara yang disebut penuh sampah plastik. Padahal, plastik itu salah satu material yang hemat energi," terang dia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bahan baku atau penolong pada Mei 2018 mencapai US$ 13,11 miliar, naik 9,02 persen dibandingkan April atau 24,55 persen dibanding Mei 2017.
Saat ini, pemerintah mengklaim sudah memiliki peta jalan guna mengembangkan pembangunan berkelanjutan (green development). Pembangunan berkelanjutan, antara lain dicapai melalui penerapan ekonomi sirkular.
"Sedang kami kaji insentifnya (ekonomi sirkular)," katanya.
Namun demikian, Khayam belum bisa menjelaskan jenis insentif yang dapat diberikan pemerintah.
Baca: Presiden Jokowi Jadikan Sumut Benteng Ekonomi Selat Malaka
Sementara itu, Kasubsit sampah spesifik dan daur ulang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Haruki Agustina menambahkan pemerintah sebenarnya sudah bisa memiliki insentif bagi perusahaan yang ramah lingkungan.
Insentif terutama diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan. "Izinnya dipermudah. Yang tidak ramah lingkungan juga kan akan sulit untuk mendapat izin, juga pinjaman dari bank," tandas dia.
