Jakarta, Gesuri.id - Anggota Pansus DPRD Kota Surabaya Eri Irawan, menekankan pentingnya pengawasan agar pembangunan kampung berjalan optimal dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Tahun ini Dana Kelurahan mencapai sekitar Rp509 miliar, sebagian besar untuk proyek infrastruktur. Jangan sampai kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi tidak diterjemahkan dengan maksimal di lapangan,” kata Eri usai rapat bersama para camat, Selasa (15/4).
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kenapa PDI Perjuangan Baru
Eri menyoroti sejumlah masalah tahun lalu, seperti kerusakan jaringan pipa PDAM akibat proyek kampung. Hal itu sempat mengganggu distribusi air ke rumah warga. Ia mengingatkan, dengan cakupan pipa PDAM yang semakin luas, risiko serupa bisa meningkat jika tak ada koordinasi teknis yang baik.
“Harus ada sinergi dengan PDAM dan dinas teknis lain agar proyek Dakel tidak merusak infrastruktur yang sudah ada,” tegasnya.
Eri juga menyoroti sisa material proyek yang kerap ditinggalkan setelah pengerjaan selesai. Banyak ditemukan tumpukan pasir, batu, hingga bekas paving yang tak dibersihkan dan justru mengganggu aktivitas warga.
“Bahkan ada material yang ditaruh tepat di depan rumah warga dan dibiarkan berhari-hari. Warga sampai kesulitan keluar masuk rumah. Ini tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, camat dan lurah tidak hanya mengawasi administrasi, tapi juga harus turun langsung memantau kualitas material dan teknis pengerjaan di lapangan.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
“Material saluran dan paving harus sesuai standar. Jangan sampai belum setahun sudah rusak,” tambahnya.
Ia juga meminta agar pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
“Tim kelurahan harus paham aturan main. Kalau masih kesulitan, bisa minta pendampingan ke bagian pengadaan atau administrasi pembangunan Pemkot. Jangan sampai karena kelalaian prosedur, muncul masalah hukum,” pungkasnya.
