Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mengatakan, penurunan rasio gini bisa menjadi indikator yang menunjukkan tiga hal penting dalam gerak program perekonomian di Kota Pahlawan.
Pertama, efektivitas program pembangunan sebagai stimulan dalam mendorong pergerakan ekonomi di masyarakat. Efektivitas program itu tercermin dari kuatnya integrasi antar program peningkatan ekonomi masyarakat.
”APBD bisa menjadi instrumen fiskal untuk menstimulan perekonomian, di antaranya melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan ribuan rumah tidak layak huni berbasis karya padat, kehadiran ratusan Rumah Padat Karya di mana ada 133 aset Pemkot Surabaya yang menjadi lahan masyarakat usaha dengan memberdayakan warga kurang mampu di sekitarnya, dan berbagai program inisiatif lainnya,” ujar Eri Irawan kepada media, kemarin.
Baca: Ganjar Pranowo Puji Anggota HMI yang Bersikap Kritis
Dia mengatakan, program yang langsung berdampak ke masyarakat ke depan harus terus diperluas.
Efektivitas APBD Surabaya harus terjaga untuk memastikan semua program yang dijalankan pemerintah berdampak langsung ke masyarakat. Termasuk dengan mengurangi belanja alat tulis kantor (ATK) dan sejenisnya yang bisa disiasati dengan penguatan digitalisasi.
Eri Irawan menambahkan, penurunan kedua rasio gini menunjukkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap berbagai potensi sumber daya ekonomi.
Misalnya dengan pelibatan warga untuk dilatih dalam produksi paving yang kemudian hasilnya dibeli untuk penataan kampung di Surabaya.
”Pelibatan UMKM dalam belanja Pemkot Surabaya seperti melalui toko daring e-Peken juga mulai dirasakan manfaatnya. Berdasarkan laporan yang kaminterima ada 4.500 usaha rakyat yang bergerak disana. Total transaksinya mencapai Rp 150 miliar,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
”Bahkan e-Peken menjadi salah satu toko daring dengan transaksi belanja terbesar berdasar basis data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” sambung dia.
Ketiga, papar Eri, adalah kemampuan membangun inisiatif kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam menggerakkan kesejahteraan sosial-ekonomi di Kota Pahlawan. Hal itu terlihat pada berbagai inisiatif seperti Kampung Madani di mana semua warga di kampung tersebut saling bergotong royong dalam mencari solusi atas masalah sosial-ekonomi di wilayahnya.
”Warga yang mampu membantu warga yang kurang mampu. Tradisi sinoman, jimpitan beras, dan sebagainya menjadi budaya di kampung-kampung, saling melengkapi dengan program intervensi yang dijalankan pemerintah,” terangnya.
Inisiatif kolaborasi lainnya juga terlihat pada pelibatan UMKM dalam menyuplai kebutuhan hotel, sektor swasta, hingga seragam pelajar gratis di Surabaya.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
“Bahkan dunia usaha bergotong royong membantu bedah rumah dan beasiswa bagi anak-anak muda. Itu semua menjadi pendorong penurunan tingkat kekejangan,” ujarnya.
Namun, Eri mengingatkan bahwa penurunan rasio gini bukan menjadi satu-satunya indikator inklusivitas perekonomian secara mutlak. Dia mendorong berbagai program pro-rakyat yang sudah berjalan terus menerus.
“Pemkot Surabaya harus terus mendorong langkah-langkah yang sudah tepat saat ini menjadi lebih masif, terutama dalam memastikan warga memiliki akses yang cukup pada sumber daya ekonomi, serta mengurangi beban pengeluaran warga pada sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ruang tinggal,” ujar mantan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim tersebut.
