Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pelaksanaan Pilkada langsung masih banyak yang membutuhkan evaluasi, namun ia menekankan pentingnya melihat urgensi dan mengkaji secara mendalam.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ingin mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung sebab dinilai dalam pelaksanaan Pilkada langsung dinilai ada banyak dampak negatif, diantaranya politik uang dan kasus korupsi.
Baca: Wacana Evaluasi Pemilu Langsung Perlu Direspon
"Kita lihat dulu urgensinya, apa yang disampaikan Pak Mendagri itu. Karena apapun kita itu sudah melakukan pemilihan lamgsung sudah beberapa kali. Dan memang banyak hal yang perlu dievaluasi. Kemudian ada urgensi tertentu itu komisi II dan mengkaji hal itu secara hati-hati," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Senin (11/11).
Puan mengingatkan jangan sampai nantinya justru apa yang dilakukan tersebut membawa mundur sistem pemilihan umum di Indonesia. "Jangan sampai kita mundur ke belakang," ucapnya.
Baca: PDI Perjuangan Dukung Kritik Tito Terhadap Pemilu Langsung
Lebih lanjut Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, Indonesia tergabung dari banyak kabupaten dan kota dan setiap wilayah memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda dalam pemilihan kepala daerahnya masing-masing. Sehingga evaluasi itu harus dilakukan secara mendetail.
"Kita kan negara besar, 500 lebih kabupaten/kota dengan 34 provinsi, kita liatnya case by case, dalam artian tak bisa secara menyeluruh, ada daerah yang berhasil ada yang perlu evaluasi. Ini kita cermati secara hati-hati dan kita kaji secara hati, jangan sampai kita reaktif dan mundur kebelakang," jelasnya.
