Jakarta, Gesuri.id - DPR RI menyoroti pentingnya aspek promosi dalam revisi Undang-Undang Kepariwisataan yang sedang dibahas.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengkritik penghapusan lembaga promosi pariwisata dalam rancangan regulasi baru.
Menurut Evita, negara-negara tetangga memiliki lembaga promosi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata mereka.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
Ia mencontohkan Thailand dan Malaysia yang memiliki Tourism Board yang didukung penuh oleh pemerintahnya.
DPR menilai bahwa Indonesia perlu mengikuti langkah serupa agar dapat meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara.
"Masa membuat promosi pariwisata saja enggak bisa? Kan aneh," kata Evita saat melakukan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Perubahan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, di ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).
Ia juga mengingatkan bahwa promosi merupakan investasi penting untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Tanpa promosi yang efektif, Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain yang lebih agresif dalam menarik wisatawan.
Selain promosi, DPR juga menyoroti perlunya penguatan ekosistem pariwisata dalam revisi UU ini. Evita menyatakan bahwa konsep ekosistem tidak boleh dihapus karena merupakan faktor kunci dalam keberlanjutan industri pariwisata.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Pentingnya Integritas bagi Pemimpin
Pendidikan menjadi aspek lain yang ingin diperkuat dalam revisi RUU ini. DPR menilai bahwa peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan agar sektor pariwisata dapat berkembang secara optimal.
Evita meminta pemerintah untuk tidak sekadar menghapus regulasi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap industri. DPR mengusulkan agar aspek promosi, ekosistem, dan pendidikan tetap menjadi bagian utama dari regulasi yang baru.
Dengan revisi yang tepat, DPR berharap Undang-Undang Kepariwisataan dapat menjadi solusi nyata bagi pertumbuhan industri pariwisata Indonesia. Jika hanya sekadar perubahan administratif, maka revisi ini tidak akan membawa dampak yang signifikan.
