Jakarta, Gesuri.id - Presiden terpilih, Joko Widodo menyampaikan ketegasannya untuk memimpin Indonesia dalam pemerintahannya lima tahun ke depan. Hal tersebut dia sampaikan dalam pidatonya di acara 'Visi Indonesia' di SICC, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7).
Salah satu perhatiannya untuk visi pemerintahannya ke depan adalah mengundang investasi seluas-luasnya ke Indonesia. Dia mengatakan, masyarakat jangan alergi terhadap investasi karena hal itu merupakan kunci terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih terbuka lebar.
Baca: Jokowi: Jadi Oposisi Mulia, Asal Tidak Menimbulkan Kebencian
"Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya," ungkap Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menegaskan akan memangkas semua hal yang menghambat investasi di Indonesia. Dia bahkan mengancam birokrasi yang lambat dan berbelit-belit.
"Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya!" ucap Jokowi yang langsung disambut gemuruh tepuk tangan dari para pendukungnya.
"Hidup Pak Jokowi.. Jokowi.. Jokowi," pekik para pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Usai sorak sorai mereda, Jokowi melanjutkan pidatonya. Secara tegas dia berjanji akan menindak pihak-pihak yang kedepatan melakukan pungli (pungutan liar).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun tak segan-segan akan "menghajar" langsung mereka yang menghambat investasi.
"Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan," tegas Jokowi.
Baca: TKN Sebut Ada Kemungkinan Bicara Koalisi Malam Ini
Untuk diketahui, acara bertajuk 'Visi Indonesia' merupakan perayaan syukuran dari para relawan pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019.
Selain dihadiri oleh ratusan organ relawan, nampak pula sejumlah petinggi partai politik koalisi Indonesia kerja (KIK) dan beberapa menteri kabinet Kerja.