Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Pertamina.
Sidak dilakukan menyusul keresahan masyarakat dampak dari kasus dugaan mega korupsi Pertamina yang merugikan negara sekitar Rp 193,7 triliun per tahun.
Fraksi PDI Perjuangan sekaligus ingin menjaring aspirasi dari konsumen dan pengelola SPBU.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Sidak ini dilakukan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Komisi VI DPR yang membidangi urusan Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, dan BUMN.
Sidak dilakukan di SPBU Palmerah Utara, Jakarta Barat, Senin (3/3/2025).
"Kami dari Komisi VI DPR, PDI Perjuangan, meninjau langsung ke lapangan, ke salah satu SPBU untuk mengecek fakta di lapangan seperti apa. Kami ingin memastikan apakah konsumen itu mendapatkan produk sesuai yang dijanjikan oleh Pertamina atau tidak,” kata Wakil Ketua Komisi VI dari F-PDI Perjuangan Adisatrya Suryo Sulisto.
Selain Adisatrya, anggota Komisi VI dari F-PDI Perjuangan yang mengikuti sidak ini adalah Mufti Aimah Nurul Anam, Darmadi Durianto, Rieke Diah Pitaloka, Sadarestuwati, Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono, GM Totok Hedisantosa, dan I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan.
Di SPBU Palmerah Utara ini, para legislator PDI Perjuangan tersebut sempat berinteraksi dengan konsumen.
Mereka menanyakan pendapat masyarakat tentang kasus dugaan korupsi Pertamina.
“Ya kami juga sebenarnya bertanya-tanya (tentang kualitas BBM dari Pertamina) karena lihat berita ada kasus itu,” kata salah seorang pengguna motor ketika diajak berbincang oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan.
Pada kesempatan itu, anggota Komisi VI DPR dari Fraksj PDI Perjuangan juga sempat mengambil sample BBM jenis Pertamax dari SPBU ini.
Para anggota Komisi VI juga berbincang dengan petugas SPBU.
“Ada dampak pada penjualan nggak dengan adanya kasus yang sedang ramai?” tanya Rieke.
“Kalau di sini normal, stabil penjualannya,” jawab petugas SPBU.
Meski begitu, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi yang hadir di lokasi menyatakan telah terjadi penurunan pembelian Pertamax secara nasional dampak dari kasus dugaan korupsi Pertamina.
“Tadi diakui sendiri oleh Direksi Pertamina bahwa di segmen Pertalite hampir tidak ada pergeseran ke tempat lain. Kalau di segmen Pertamax itu turun sekitar 10 persen. Ini cukup signifikan ya,” jelas Adisatrya.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
“Karena memang alternatifnya di segmen atas ini ya di mana konsumennya mungkin lebih mampu untuk membeli dari brand-brand lain, merk-merk lain yang mereka beralih. Tapi mereka yakini itu mungkin hanya untuk sementara,” lanjutnya.
Anggota Komisi VI DPR F-PDI Perjuangan juga sempat berdiskusi dengan Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso yang juga hadir di lokasi.
Beberapa hal yang disampaikan jajaran direksi Pertamina itu seperti soal blending BBM, kebutuhan impor BBM, hingga proses distribusi impor BBM yang masuk ke Indonesia.
“Komponen impornya, komposisi kalau untuk Pertamax tadi yang kami dapatkan 90 sampai 95 persen. Jadi mayoritas ini impor. Kalau Pertalite itu 55 persen. Berarti juga mayoritas impor. Nah kami tadi cek juga, kami tanyakan ada nggak ruang di mana bisa ada permainan,” papar Adisatrya.
“Yang kami dapatkan dari sosmed yang viral selama ini kan jualannya RON 92 tapi sebenarnya kualitasnya RON 90. Itu akan sangat merugikan konsumen. Jadi tadi anggota kami banyak menanyakan lah kemungkinan-kemungkinan terjadinya permainan kualitas ini,” sambung Legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII itu.
