Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan minta penjelasan Wali Kota Bobby Nasution terkait rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan TA 2023 yang hanya 65,11% dari Rp 2,4 triliun.
Sementara TA 2022 realisasi PAD bisa mencapai 73,12%.
Baca: Ganjar Tegaskan Gugatan ke MK Sebagai Bentuk Kewarasan!
Permintaan penjelasan dari Wali Kota Bobby Afif Nasution itu disampaikan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Daniel Pinem dalam Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD Kota Medan TA 2023, yang juga dihadiri Wali Kota Bobby Nasution, di gedung dewan, Selasa (4/6).
Dikatakan Daniel Pinem, tidak tercapainya target PAD TA 2022 dan 2023, Fraksi PDI Perjuangan menilai ada diindikasikan dugaan kecurangan kebocoran pajak dan retribusi daerah.
"Untuk itu kami ingin penjelasan. Karena tidak adanya transparansi data potensi pajak dan retribusi daerah yang menjadi penghambat proses pengawasan dari legislatif atas kepatuhan wajib pajak," kata Daniel Pinem.
Daniel Pinem menyebut, adapun indikasi terjadinya kebocoran penyelewengan termasuk piutang karena kurangnya koordinasi antar OPD yang ada terkait pelaksanaan perda tentang pajak dan retribusi daerah, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi PAD Kota Medan setiap tahun anggaran.
Baca: Ganjar Pranowo Bahas Mudik hingga MK Ketika Temui Megawati
Selanjutnya, belum adanya sanksi dan ketegasan dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi yang nakal dengan mengunakan hak eksekusi terhadap wajib pajak yang nakal.
Dengan memperhatikan hal di atas, Fraksi PDI Perjuangan meminta secara tegas kepada Wali Kota Bobby Afif Nasution dan seluruh pemangku jabatan di jajaran Pemko Medan benar-benar melaksanakan tugas pengawasan terkait pelaksanaan pengutipan pajak dan retribusi daerah tersebut.
Wali Kota Bobby Nasution dijadwalkan akan hadir di rapat paripurna lanjutan pada pertengahan bulan ini dengan agenda jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi.
