Jakarta, Gesuri.id - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akan memanggil direksi dan komisaris PT Kasa Husada, perusahaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk klarifikasi terkait keterlambatan dan pemotongan gaji karyawan yang terjadi dalam dua tahun terakhir.
"Kami ingin tahu bagaimana sistem bisnis dan manajemen perusahaan ini sehingga mengalami kerugian, padahal seharusnya bisa berkembang dengan baik," kata Anggota DPRD Jatim Fuad Benardi di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Fuad Benardi, mengatakan menerima banyak laporan dari karyawan yang hanya menerima 50 persen gaji pokok sejak dua tahun terakhir.
"Kami menerima banyak keluhan dari karyawan yang haknya tidak diberikan sepenuhnya. Ini masalah serius yang harus segera diselesaikan,"
Selain itu, pemotongan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang tidak disetorkan oleh perusahaan juga menjadi sorotan.
PT Kasa Husada, yang merupakan anak perusahaan dari Panca Wira Usaha (PWU), BUMD Jawa Timur, juga mengalami kerugian selama tiga tahun terakhir padahal produk yang dihasilkan, yakni alat kesehatan, sangat dibutuhkan oleh rumah sakit, termasuk milik Pemprov Jatim.
"Dengan akses pasar yang seharusnya mudah, mengapa perusahaan ini justru merugi? Ini menjadi pertanyaan besar," ujar Fuad.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Sebelumnya, pihak humas PT Kasa Husada menyatakan akan mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan.
Namun, menurut Fuad, permasalahan utama adalah kejelasan pembayaran gaji yang masih belum terselesaikan.
DPRD Jatim berharap pemanggilan ini dapat memberikan kejelasan bagi para karyawan serta memastikan keberlanjutan operasional PT Kasa Husada agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
