Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menegaskan pernyataan bahwa pemerintah pusat menolak usul pemprov DKI soal pengetatan sejak Mei harus diluruskan.
Pasalnya, lanjutnya, pernyataan tersebut bisa menyesatkan (misleading) karena tidak disertai data.
Baca: Kebijakan Menambah Faskes Jangan Sekedar Lips Service
"Disamping itu hanya interpretasi sepihak partisan. Karena yang terjadi, sejak awal pandemi ini belum reda, tetapi sudah dinyatakan kemenangan sudah di depan mata oleh Gubernur Anies," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/7).
Ia mencontohkan kerumunan di Pasar Tanah Abang sekitar seminggu menjelang Idul Fitri yang tidak dibubarkan, demikian juga kegagalan antisipasi kerumunan di Ancol dan Ragunan saat lebaran turut berkontribusi.
Sementara, ujarnya, kasus tetap tinggi dan perlahan merambat naik setelah lebaran.
"Saat kasus merambat naik, Bung Anies malah sibuk berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Barat, panen dan nyekar untuk sesuatu yang tidak mendesak/urgen. Kasus makin naik, Bung Anies malah sibuk dengan urusan jalur sepeda, tugu sepeda dan sebagai food vlogger. Semua kegiatan ini tidak berhubungan dengan penanganan Covid di DKI dan bukan sesuatu yang prioritas," tandasnya.
Gilbert juga menekankan kegagalan antisipasi Pemprov DKI akibat tidak pernah belajar dari kasus flu Spanyol 1912 dengan beberapa puncak serangan wabah dan berlangsung bertahun-tahun dan juga kasus gelombang kedua di India.
Selain itu, seharusnya penghasilan dalam bentuk APBD dan pendapatan lainnya seperti CSR harus dialokasikan ke sector yang prioritas.
"Flu Spanyol yang bertahun-tahun harus jadi pertimbangan, dan gelombang kedua di India yang lebih ganas juga. Pendapatan asli daerah yang sulit diperoleh, harusnya menimbulkan alarm bahwa akan ada kesulitan dana, seperti sudah dilontarkan Kepala BUKD bahwa dana BTT DKI sudah darurat," ungkapnya.
Alih-alih memikirkan pandemi covid yang mulai menaik lagi dalam suasana PAD yang sulit, ujar Gilbert, Pemprov DKI malah menggunakan dana CSR untuk jalur sepeda permanen. Ini alokasi yang tidak mengerti skala prioritas dan kesulitan masyarakat. Seandainya dana CSR tersebut digunakan untuk UMKM masih lebih produktif daripada sekedar mengurus hobi.
Baca: Menolak Vaksinasi 12-18 Tahun, Harus Dibuat Sanksi Tegas!
Ia mencatat periode Januari 2020 saat awal pandemi, Anies juga menyatakan hal yang sama ke media Australia, tanpa bukti. Karena pada saat itu, sedang puncak banjir dan mulai pandemi dengan dua kasus.
"Hal yang tidak masuk akal, Gubernur sudah memikirkan karantina DKI saat banjir sedang memuncak," ungkapnya.
Gilbert menambahkan hal yang sama saat ini, dimana Anies sibuk memikirkan jalur sepeda, kasus Sarana Jaya, tugu sepeda, panen di Jawa Tengah dan Jawa Barat, tidur beberapa malam sambil nyekar di luar kota, sebagai food vlogger, tiba-tiba malah mengatakan sudah menganjurkan PSBB lagi.
"Untuk itu, hal ini harus diluruskan karena bisa menimbulkan kesalahan persepsi di masyarakat," pungkasnya.
