Semarang, Gesuri.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pemerintah pusat melakukan diseminasi atau penyampaian informasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ke seluruh lapisan masyarakat.
"Saya rasa pemerintah harus segera melakukan diseminasi, memberikan informasi dan sosialisasi setelah UU Cipta Kerja diputuskan. Kan sekarang ada banyak kecurigaan, apakah benar tidak ada pesangon, apakah benar cutinya berubah dan sebagainya," katanya di sela melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Rabu (7/10).
Menurut Ganjar, pemerintah pusat harus menjelaskan apa saja yang berubah dalam UU Cipta Kerja yang baru disahkan kepada masyarakat agar kecurigaan dan informasi yang beredar bisa dipahami.
Baca: Cek Fakta! Ini Jawaban 12 Butir Hoaks Tentang RUU Ciptaker
"Ajak bicara, dengan mengajak bicara itu, saya yakin akan teredam. Ini perlu, maka Kemenaker, Disnaker saya kira bisa membantu untuk melakukan itu," ujarnya.
Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan salah satu perwakilan buruh yang menyampaikan keluhannya pada UU Cipta Kerja karena dinilai merugikan.
"Saat saya tanya, sudah baca belum undang-undangnya, dia jawab belum, maka saya minta dipahami dulu, dibaca dulu mana kira-kira yang bahaya, yang mengancam buruh segera disampaikan," katanya.
Ganjar juga mendukung sejumlah pihak yang berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait pengesahan UU Cipta Kerja.
Baca: Puan Pastikan Pembahasan RUU Ciptaker Transparan dan Cermat
"'Monggo', itu hak konstitusional dan jauh lebih baik, daripada kita berkerumun dan ini bahaya situasinya, dengan cara itu, maka kondusivitas bisa terukur dan hak konstitusionalnya ada serta bisa tersalurkan dengan baik," ujarnya.
Terkait dengan adanya gelombang aksi penolakan UU Cipta Kerja oleh kalangan buruh dan mahasiswa di Jateng, Ganjar menyebut masih dalam kondisi aman dan terkendali.
