Semarang, Gesuri.id – Dampak aksi 21–22 Mei di Jakarta juga berdampak kepada pengguna media sosial di Indonesia. Pasalnya, pemerintah melakukan pembatasan akses media sosial untuk mencegah keonaran yang lebih besar terjadi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan, bukan tanpa alasan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI membatasi penggunaan akses media sosial. Pembatasan itu untuk mengurangi penyebaran berita hoaks dan memutus komunikasi para pembuat onar, yang biasanya dilakukan melalui media sosial maupun instant messaging seperti Whatsapp.
Baca: Ganjar Banggakan Industri Rambut Palsu Purbalingga
Ganjar sebagai pemimpin daerah yang aktif menggunakan media sosial pun turut merasakan dampak pembatasan akses media sosial. Namun ia menyiasati hal itu dengan beralih ke media mainstream, yaitu menulis.
“Ya pakai tulisan. Pakai tulisan kan masih bisa. Ya biasanya gambar, video ditunggu ya sekarang pakai itu (tulisan),” jelasnya saat ditemui usai Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota di Patra Hotel and Convention Semarang, Jumat (24/5).
Kejadian tersebut, menurut Ganjar, setidaknya menjadi refleksi bagi masyarakat untuk menjaga kondusivitas dengan tidak meyampaikan ujaran kebencian, menyebarkan berita hoaks. Mereka dituntut untuk selalu menyaring informasi yang didapatkan, sebelum menyebarluaskan.
“Maka kalau tidak mau terganggung jangan menggunakan kata-kata yang tidak benar, jangan ngehoaks, jangan membuat ujaran kebencian, jangan membuat meme yang menyakiti hati, atau kemudian men-dubbing suara,” tegas mantan anggota DPR RI ini.
Baca: Temukan Makanan Berformalin, Ini Pesan Ganjar
Ia meminta masyarakat agar memaklumi kebijakan yang dilakukan Kemenkominfo saat ini. Kalau tidak menginginkan hal semacam itu terjadi lagi, ia menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati menggunakan media sosial. Sehingga orang lain tidak merasakan kerugian atas kesalahan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Ayo kita bicara yang baik-baik agar kita nggak rugi semua,” serunya.
