Jakarta, Gesuri.id - Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mempertanyakan klaim sawit sebagai aset nasional.
“Banyak petani kecil kehilangan lahan mereka akibat ekspansi perkebunan sawit yang dikuasai oleh perusahaan besar,” kata Ganjar Pranowo seperti dikutip sawitku.id dari kanal Youtube Ruang Ganjar, Kamis 16 Januari 2025.
Selain itu, deforestasi yang masif akibat perluasan perkebunan sawit telah mengancam habitat satwa langka dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Ganjar juga menyebut, praktik korupsi juga menjadi masalah serius di sektor sawit. Beberapa kasus korupsi besar melibatkan perusahaan sawit dan pejabat pemerintah telah terungkap.
Akibatnya, negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar.
Menurut Ganjar, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dan menguasai lebih 60% dari seluruh pasokan global.
Industri sawit kini juga menjadi Sumber devisa utama di sektor nonmigas dan menyumbang hingga 88 APBN pada 2022.
Perkebunan dan industri sawit juga membuka lapangan kerja bagi 16 juta orang, termasuk banyak negara penentang sawit juga sangat tergantung pada sektor ini.
“Rasanya masuk akal jika kemudian dikembangkan sebuah narasi nasionalis bahwa sawit adalah aset nasional,” kata Ganjar.
Itu sebabnya, Presiden minta pemerintah daerah dan aparat TNI Polri Jakarta Pusat untuk menjaga aset ini.
Namun, kata Ganjar, jika menggunakan perspektif warga, akan didapat ironi.
Banyak komentar yang muncul, salah satunya kenyataannya bahwa sebagian besar perkebunan dikuasai oleh perusahaan swasta besar.
Bahkan petani kecil hanya mendapatkan bagian kecil dari lahan mereka dan para buruh mendapatkan upah sangat rendah dan perlindungan kerja minim.
“Sawit telah menjelma sebagai simbol ketimpangan ekonomi. Belum lagi dampak buruk dari deforestasi dan berbagai pelanggaran lainnya,” kata Ganjar.
Ada Polusi, banjir dan sumber daya alam yang dulu memberi kehidupan bagi warga kini hilang akibat perampasan lahan.
Keterlibatan TNI dan Polri menjaga kebun sawit sebagai aset nasional, justru menimbulkan konflik agraria.
Mengutip konsorsium pembaruan agraria (KPA), Ganjar menyebut kasus konflik agraria di Indonesia meningkat 12% mencapai 241 kasus tahun lalu.
“Dari jumlah tersebut 108 Konflik terjadi di area perkebunan dengan 88 kasus atau kurang lebih 82% terkait langsung dengan industri sawit kerusakan lingkungan perkebunan sawit,” kata Ganjar.
Ganjar juga menambahkan, kebun sawit sering menggantikan hutan primer atau kawasan konservasi.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tetap Kokoh
Akibatnya jelas, banyak dampak buruk mengikutinya setiap tahun. Kurang lebih 6,84 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahun.
Padahal, hutan merupakan rumah bagi satwa langka seperti orangutan dan harimau sumatera. Rumah ini dihancurkan oleh ekspansi.
“Belum lagi banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia perusakan yang berskala luas tidak mungkin terjadi tanpa pelanggaran intimidasi kekerasan terhadap warga setempat.”
Menurut Ganjar, perlakuan buruk terhadap pekerja yang sering terjadi di sektor ini.
“Warga menjadi takut untuk memperjuangkan hak mereka dan pejuang lingkungan dikriminalisi.
