Jakarta, Gesuri.id - Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo,menyampaikan bagaimana dirinya mempraktikkan pengguguran kebiasaan gratifikasi sebagai bagian dari menjaga integritas seorang pemimpin.
Hal ini disampaikan Ganjar di depan ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Rabu (26/2) dalam agenda IP UMY Leadership Talk: Belajar dari Kepemimpinan Politik Ganjar Pranowo.
Baca: Ganjar Tegaskan Seluruh Kader PDI Perjuangan Taat Pada Aturan
Ganjar menjelaskan bahwa integritas dalam sistem politik tidak hanya sebatas sikap seorang individu, namun juga perlu diimplementasikan ke dalam kebijakan publik.
Salah satu contoh yang ia utarakan adalah pembentukan lembaga pelaporan gratifikasi di tingkat kota di Jawa Tengah.
“Maka setiap pejabat di tingkat daerah yang menerima gratifikasi wajib melakukan laporan, dan karena adanya aturan tersebut muncul kebiasaan untuk tidak menerima atau justru membeli barang gratifikasi yang diberikan,” ujar Ganjar.
Ia juga menegaskan bahwa seseorang yang telah masuk ke dalam sistem politik harus memiliki kontrol yang baik atas dirinya, karena menurut Ganjar, kursi kekuasaan adalah kursi yang sangat nyaman. Seberapa jauh lembaga legislatif yaitu DPR dapat melakukan pengawasan terhadap jabatan kepemimpinan di tingkat daerah maupun nasional pun menjadi diskursus menarik bagi Ganjar.
“Namun siapa yang mengawasi DPR dan eksekutif? Di sinilah peran dari masyarakat sipil dan ilmuwan yang harus berbicara. Termasuk mahasiswa, karena saya membayangkan mahasiswa yang dididik tidak hanya untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, namun juga adab dan integritas. Para mahasiswa adalah agen perubahan yang perlu untuk diberi ruang, karena ilmu politik terus berkembang dan memang belum tuntas,” imbuhnya.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Secara khusus, Ganjar menyoroti nilai-nilai konseptual yang dimiliki oleh Muhammadiyah, di mana di dalamnya terkandung konsistensi dan integritas dalam bersikap termasuk di ranah politik.
Ia mengaku banyak belajar dari Muhammadiyah dalam hal tersebut, dan menyebutkan bahwa PDI Perjuangan telah berencana membangun sekolah khusus dalam memberikan akses kepada anak muda untuk mempelajari praktik politik.
