Semarang, Gesuri.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambah jumlah daerah di provinsi itu yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021 guna mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19.
"Terkait persiapan PPKM, termasuk kabupaten/kota lain di Jateng mesti mengikuti, selain Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya. Ternyata angka yang masih tinggi ada di Kabupaten Kudus, Pati, dan Magelang. Maka, tiga daerah ini akan kita ikutkan nanti," kata Ganjar usai Rapat Koordinasi Persiapan PPKM dan paparan "New Jogo Tonggo" di kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Jumat (8/1).
Ganjar menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang tidak disebut masuk pada penerapan PPKM, bukan berarti bebas tanpa protokol kesehatan.
Baca: Ganjar Pastikan Penerapan PPKM Untuk Kebaikan Bersama
"Kalau kita lihat dinamika yang ada pastinya 'alert', bupati dan wali kota harus proaktif melihat perkembangannya. Daerah ini merah, langsung tutup, batasi, perketat, sambil diikuti penegakan hukum, dalam hal ini operasi yustisi," ujarnya.
Menurut dia, operasi yustisi akan menjadi bagian paralel dari pembatasan kegiatan masyarakat dan TNI/Polri serta Satpol PP akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
"Jadi satu sisi sosialisasi tidak berhenti, gunakan semua media yang ada termasuk media sosial, tapi sisi lain operasi yustisi juga paralel. Kalau operasi yustisi bisa paralel, insya Allah ini bisa membantu. Saya sama sekali tidak ingin masyarakat dihukum, saya hanya ingin bantuan dan dukungan," katanya.
Dalam menghadapi pembatasan kegiatan masyarakat, Ganjar juga meminta untuk memaksimalkan Program Jogo Tonggo di level bawah atau komunitas terkecil akan difungsikan untuk membantu Puskesmas melakukan pelacakan, juga melakukan sosialisasi, baik terkait pembatasan maupun memberikan informasi mengenai vaksin.
Program Jogo Tonggo juga diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memberlakukan PPKM.
Baca: Ganjar Minta Pemimpin Gereja Aktif Sosialisasi PPKM
"Melalui cara-cara yang dilakukan pada level paling rendah itu, ke depan kalau ada kerumunan bisa tolong diomongin untuk segera bubar. Kalau ada kegiatan yang Jogo Tonggo tidak mampu untuk memperingatkan, minimal bisa memberitahukan kepada kita, sehingga kita bisa bantu," ujarnya.
Selain itu, juga telah dilakukan perhitungan dan perkiraan untuk 2021 yang diawali dengan pembatasan kegiatan masyarakat, di antaranya adalah bagaimana ekonomi masih tetap berjalan meskipun tidak semasif sebelumnya.
"Misalnya dinas-dinas di Pemprov Jateng diminta membeli produk UMKM, minimal makanan dan minuman untuk mendorong UMKM," kata Ganjar.
