Jakarta, Gesuri.id - Calon Presiden Ganjar Pranowo menyinggung soal tata kelola (governance) yang dijalankan BUMN Karya.
Menurutnya, ada tata kelola yang tak optimal sehingga berpotensi membebani keuangan negara.
Dia mengatakan, hal ini merujuk pada minimnya Internal Rate of Return (IRR) atau angka balik modal dari pembangunan infrastruktur yang digarap oleh BUMN Karya. Di sisi lain, BUMN Karya dinilai kerap membebani keuangan negara karena sering mendapat kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca: Ini Struktur Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
"Ya gimana lah bu, tidak governance kok, betul engga pak? Hayo yang main di situ siapa aja hayo, yang udah bangkrut berapa BUMN? enggak governance kok," ujar Ganjar Pranowo dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Dia mengatakan, BUMN Karya tak akan rugi dalam menggarap satu proyek infrastruktur jika perhitungannya jelas. Dia pun mengaku mengantongi data perihal itu, meski Ganjar tak merinci lebih jauh yang dimaksudnya.
"Kalau itu governance kita bisa ngukur kok, saya juga punya datanya pak. Maka sebenarnya perlu prudent (bijak). Tapi ketahuilah pak, saya pernah jadi legislatif pernah jadi eksekutif, maka seringkali seen is believing, yang kita buat itu akan ditonton itu berhasil," paparnya.
"Maka kenapa tadi interkoneksi kota, desa, infrastruktur sudah dibangun, saya bicaranya utilisasi. Kita bicara kuantitas, boleh, tapi duitnya (kebutuhan dana) gede banget," sambungnya.
Eks Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan banyak perusahaan pelat merah yang bangkrut karena tata kelola yang tak optimal. Dia mencontohkan salah satu kasus yang pernah dihadapinya.
Salah satunya merujuk pada galian C ilegal yang ada di wilayah Jawa Tengah. Dia mengaku pernah menolak proyek pertambangan pada kategori tersebut.
"Sudah ada berapa perusahaan bangkrut, BUMN bangkrut, yang karya-karya karena ngurus ini? Banyak pak, inefisien kok kuncinya. Saya berdebat panjang sekali karena ketika mau membangun itu semua dipegang mereka," kata dia.
"Galian C nya ilegal, maaf pak, silakan googling 'Ganjar gak mau soal galian C ilegal,' mereka pak. Kualitasnya begitu yang main saya titip itu titip ini, dengan segala hormat saya sampaikan secara terbuka," imbuh Ganjar.
Baca: 3 Bandara Dibangun di Era Ganjar
Sebagai solusinya, Ganjar menyebut hal itu bisa dicapai ketika pelaksana proyek atau pemerintahnya pun harus memiliki integritas.
"Kita harus punya integritas, kita harus bersih, kita harus anti korupsi agar itu tidak terjadi. Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya gak ada, masa iya sih BUMN kita sudah ngerti tidak feasiblemasih dilakukan?" tegasnya.
Dia kembali menegaskan, dalam penggarapan proyek harus dilandasi dilandasi dengan tata kelola yang baik. Termasuk salah satunya dari sisi investasi.
"Saya blak-blakan aja pak, kita orang sama-sama ngerti kok. Maka sumber pembiayaannya, ooh banyak. Investasi boleh? boleh, governance lah, kita hitunglah, IRR-nya kek, kemudian FS-nya kek. Ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang prudent, kita gak boleh ugal-ugalan, untuk itu bisa kita kerjakan. Maka, nanti tidak ada alasan akhirnya kembali lagi kan jatuhnya safety net-nya kembali ke siapa? Ke BUMN, eh ke APBN aja, disuntik terus, disuntik terus, gitu kan," urainya.
