Jakarta, Gesuri.id - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menilai perlu adanya lembaga yang mengurus penerimaan pajak dan bukan pajak, langsung bertanggungjawab kepada presiden.
Ia merasa persoalan penerimaan pajak dan bukan pajak itu jangan lagi diurus oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.
Baca: 3 Bandara Dibangun di Era Ganjar
"Rasanya urusan penerimaan pajak dan bukan pajak itu tidak lagi diurus oleh ditjen. Itu diurusi lembaga di bawah presiden langsung. Setuju?" kata Ganjar di hadapan para pengusaha dalam acara Dialog APINDO Capres 2024 di Jakarta Selatan, Senin (11/12).
Ia kemudian mengatakan bahwa sistem pajak saat ini sebagai sesuatu yang ruwet. Dia bilang, hal itu bisa ditangani dengan melakukan digitalisasi.
"(Sistem, red) pajak ruwet. Coba bikin pajak simple. Pasti orang akan mau (membayar pajak). (Solusinya) Apa? Digitalisasi," kata Ganjar.
Dalam kesempatan itu, ia juga menjawab pertanyaan moderator bagaimana ia akan meningkatkan tax ratio jika terpilih jadi presiden.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
"Kalau kita meningkatkan rasio, sebenarnya, saya tanya sama kawan-kawan pengusaha, ketakutan teman-teman pengusaha apa? (Mereka menjawab) 'Ketakutan saya itu disembelih. Kami menjadi objek dan ditembaki berkali-kali'," kata Ganjar.
"Maka kalau kita tanya optimalisasinya adalah, berapa yang punya NPWP, berapa yang bayar dan berapa yang menuliskan SPT," imbuhnya.
