Surakarta, Gesuri.id - Pemerintah Kota Surakarta sedang menyusun kebijakan yang bertujuan untuk meringankan pedagang pasar yang terdampak oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali mulai tanggal 3-20 Juli 2021.
"Untuk retribusi, rencananya akan kami buat agar meringankan pedagang pasar yang terdampak PPKM darurat," kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Solo.
Baca: Dewanti Pastikan Stok Oksigen Aman di Setiap Rumah Sakit
Rencana tersebut merupakan tanggapan atas langkah sejumlah perkumpulan pedagang pasar yang melakukan audiensi dengan Gibran beberapa waktu lalu.
"Untuk retribusi ini baru kami hitung, yang jelas kemarin pedagang mau menerima semuanya. Ini keadaan darurat jadi ya harus tetap tutup," katanya.
Ia menegaskan untuk kebijakan PPKM darurat sendiri bukan merupakan kebijakan pemerintah daerah melainkan pemerintah pusat. Dalam hal ini, dikatakannya, pemerintah daerah hanya meneruskan kebijakan tersebut.
Sebelumnya, sejumlah paguyuban pedagang pasar yang ada di Kota Solo berharap adanya stimulus ekonomi dari pemerintah selama pelaksanaan PPKM darurat.
"Kami di antaranya dari Papatsuta (Pasamuan Pasar Tradisional) dan Bolo Pasar Solo menyampaikan keberatan kami kepada mas Gibran. Ini kami menyampaikan aspirasi teman-teman, sebagai perwakilan pasar seperti Klewer dan Depok," kata Sekjen Papatsuta Wiharto.
Ia mengatakan penutupan usaha yang bergerak di sektor nonesensial selama PPKM darurat cukup memberatkan para pedagang. Oleh karena itu, pihaknya berharap ada evaluasi selanjutnya.
Baca: Bupati Indramayu Tegur Kuwu Yang Protes PPKM
Salah satu yang diharapkan para pedagang adalah diperpendeknya waktu penutupan sektor nonesensial pada PPKM darurat ini.
"Entah jalannya seperti apa, harapannya seperti itu. Kalau belum bisa dilakukan ya seharusnya ada stimulasi yang sifatnya meringankan beban pedagang," katanya.
Ia mengatakan keringanan yang dapat dilakukan di antaranya dari sisi retribusi atau dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).
