Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Komisi B Gilbert Simanjuntak menilai rencana pembelian mobil listrik sejumlah 21 buah seharga Rp800 juta per buah terkesan kurang tepat.
Diketahui, saat perdebatan soal keberlangsungan (sustainability) mobil listrik dipertanyakan, Pemprov DKI membuat rencana mobil listrik menjadi mobil dinas.
Baca: Lasarus Puji Eksistensi NU dalam Merawat Pancasila
Hal itu disampaikan politisi fraksi PDI Perjuangan itu, melalui keterangan resminya yang diterima, Selasa (21/2).
Mobil listrik bukanlah jawaban terhadap kemacetan atau polusi udara yang tepat. Tetap saja mobil tersebut menambah jumlah pengguna jalan yang menambah kemacetan.
“Walau pun menarik, tetapi tidak ada hal yang mendesak untuk menggunakan mobil listrik saat ini. Karena persoalan di Jakarta yang paling penting saat ini adalah kemacetan dan polusi yang hanya bisa selesai dengan mengurangi jumlah mobil di jalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mantan Wakil Rektor Akademik UKI itu mengatakan jika jawaban paling tepat adalah tranportasi publik secara massal yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak. Anggaran yang digunakan juga lebih menyentuh bila digunakan untuk masyarakat yang tidak memiliki hunian yang layak.
Baca: Elektoral Tertinggi, Gerakan Kolektif Menangkan Pemilu 2024
Sepatutnya percepatan (akeselerasi) pembangunan tranportasi publik secara massal yang diutamakan. Anggaran yang ada buat membeli mobil listrik lebih tepat untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
“Sebaiknya rencana pembelian mobil listrik untuk jadi kendaraan dinas ini dipertimbangkan ulang. Sekda baru yang selama ini bekerja di sisi hilir (pengawasan) dan sekarang bertugas di hulu sebagai pelaksana (yang diawasi) menjadi pertanyaan mengenai pemahamannya terhadap penggunaan anggaran yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.
