Jakarta, Gesuri.id - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengecam tindakan dua oknum TNI AU yang mengamankan hingga menginjak kepala seorang warga di Merauke, Papua, baru-baru ini.
"Video itu bukan selesai hanya pada tindakan tidak humanis, termasuk sanksi yang telah dikeluarkan, tetapi lebih dari itu.", Kata Sekjen DPP GMNI, Sujahri Somar.
Diketahui, video itu menampilkan oknum TNU AU beratribut PM, memukul hingga menginjak kepala seorang warga di Merauke.
Baca: Risma Dorong Pemda Kawal Hak-hak Penerima Bansos
GMNI menilai, aksi pemukulan seperti itu bukan lagi hal baru yang terjadi di Papua. Tetapi persoalan demikian sudah berulang kali terjadi.
"Sampai kapan kita mau akhiri kekerasan yang acap kali terjadi pada masyarakat Papua," ujar Sujahri.
"Kita mengusulkan perlu adanya Tes Karakteristik Kepribadian dari seluruh Prajurit TNI yang berada di wilayah perkotaan, sebab yang muncul itu PM, meskipun itu hanya dua oknum, tetapi atribut PM sebagaimana fungsinya menindak Prajurit pada umumnya, maka dirasa perlu untuk juga melakukan tes psikologi secara umum kepada Prajurit di luar PM. Dan hal itu biasa dilakukan juga untuk personil yang menggunakan Senpi.", papar Sujahri.
Sujahri melanjutkan, tes Psikologi ini penting sekali, agar Publik, dan khususnya Masyarakat Papua benar-benar melihat Negara secara serius mendalami persoalan ini secara berkelanjutan, tidak sebatas merespon dan memberi sanksi militer.
Apalagi wilayah yang sudah lancar sinyal dan penggunaan gawai cukup luas, serta sudah sangat jelas sepak terjang para Prajurit TNI akan terus dijadikan contoh yang baik. Dengan demikian, Tes Psikologi itu dalam waktu dekat perlu dilakukan.
Baca: Rahmad Handoyo Apresiasi Vaksinasi Merdeka
"Setelah itu, hasil tes dianalisa untuk ditindaklanjuti guna me-rolling wilayah penugasan atau memberi pengayaan tambahan mengenai pendekatan taktis humanis di lapangan, khusus wilayah perkotaan di mana para prajurit bertugas," ujar Sujahri.
Dia menjelaskan bahwa Semboyan Bersama Rakyat TNI Kuat itu harus ditambah dengan jargon yang lebih humanis, seperti; "Prajurit Sahabat Rakyat". Wawasan berbagai kearifan lokal Papua juga harus dimasukan dalam materi tes guna mengetahui sejauh mana para Prajurit berbaur dengan masyarakat setempat, dan itu dievaluasi lagi secara berkala minimal satu tahun.
"Hal seperti ini jangan ditangani secara lazim, apalagi TNI telah banyak menerima prajurit OAP, kalau dirasa perlu, maka untuk prajurit yang banyak bertugas di wilayah perkotaan, sebaiknya diperbanyak dari kalangan OAP atau Indonesia Timur, agar benar-benar citra Prajurit Sahabat Rakyat, tadi itu bisa terwujud," tegas Sujahri Somar.
