Ambon, Gesuri.id - Gubernur Maluku Murad Ismail mengapresiasi perhatian besar yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov Maluku, khususnya di Kota Ambon melalui program Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) sejak tahun 2019, khususnya untuk pengelolaan banjir secara terpadu pada lima sungai di wilayah Kota Ambon.
Baca: Papua Memanas, TB Hasanuddin: Kebijakan Politik Harus Tegas!
Ia menjelaskan wilayah Ibu kota provinsi Maluku tergolong rawan akan ancaman banjir dan tanah longsor, karena kedua jenis bencana ini saling berkaitan atau disebut bahaya ikutan. Karena itu, lanjutnya, sasaran program FMSRB tersebut adalah meningkatnya kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat.
Pengelolaan risiko banjir dilakukan secara terpadu melibatkan beberapa OPD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, instansi vertikal dan masyarakat di sekitar daerah aliran sungai.
"Artinya keterpaduan pengelolaan risiko banjir dari hulu hingga ke hilir, diharapkan akan berdampak pada pengurangan risiko banjir dapat diminimalisir, karena pengelolaan risiko diintervensi oleh berbagai pihak," katanya dalam Pelatihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku yang diikuti perwakilan dari 11 kabupaten/kota di Maluku di Ambon, Senin (28/3).
.
Menurutnya, berbagai kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya penanganan di daerah atau area tangkapan air, pengelolaan sampah terpadu, penyiapan infrastruktur, pengendali banjir di daerah aliran sungai, penyiapan drainase pada area pemukiman masyarakat serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat melalui program FMSRB memberikan dampak signifikan untuk mengurangi risiko banjir khususnya di wilayah Kota Ambon, sehingga kerugian harta benda dan dampak lainnya yang ditimbulkan dapat diminimalisir.
Baca Megawati: Pernyataan Soal Harga Minyak Goreng Dipolitisasi
Diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku mengupayakan peningkatan pengelolaan risiko banjir di 11 kabupaten/kota di provinsi tersebut melalui pelatihan peningkatan kapasitas teknis berbasis masyarakat.
Pelatihan yang berlangsung hingga Rabu (30/3) bertujuan meningkatkan kapasitas teknis pengelolaan risiko banjir, agar kapasitas aparatur lintas sektor kebencanaan semakin meningkat, guna mengurangi risiko bencana. Dilansir dari antaranewscom.
