Jakarta, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menyatakan, usulan Ketua DPR RI Puan Maharani tentang perlunya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada acara G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10, membuktikan Puan melanjutkan perjuangan Bung Karno.
Gus Falah mengungkapkan, melalui pidatonya berjudul "To Build the World Anew" ,pada 1960, Bung Karno lantang mengkritik PBB.
Baca: Ganjar Tegaskan Andika Cocok Jadi Gubernur Jawa Tengah
"Kala itu, Bung Karno menyebut PBB perlu melalukan reorganisasi, reformasi, dan perombakan, terutama terkait hak veto," ungkap Gus Falah, Selasa (12/11).
Gus Falah melanjutkan, kala itu Bung Karno mengingatkan agar seluruh bangsa anggota PBB memiliki kedudukan yang setara.
Bung Karno menegaskan agar nasib umat manusia tak lagi ditentukan oleh beberapa bangsa besar dan kuat. Menurut Bung Karno, bangsa-bangsa yang lebih muda, bangsa yang sedang bertunas, serta bangsa yang lebih kecil berhak bersuara sepanjang zaman.
"Kecaman Bung Karno itu terkait sistem hak veto yang hanya dipegang oleh lima negara, ini cerminan ketidakadilan di tubuh PBB," ujar Gus Falah.
"Kini ketika mbak Puan menyerukan reformasi PBB demi mendorong terwujudnya sistem global yang lebih adil, itu membuktikan beliau melanjutkan perjuangan dari kakeknya, Bung Karno," pungkasnya.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengusulkan perlunya reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa agar sistem tata kelola global menjadi lebih demokratis dan representatif. Usulan ini disampaikan dalam pidato pada acara G20 Parliamentary Speaker’s Summit ke-10 yang berlangsung di Brasil, Sabtu (9/11/2024).
Puan menegaskan pentingnya peran parlemen dalam mendorong perubahan sistem global yang lebih adil, khususnya pada Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.
Puan Maharani menilai Dewan Keamanan PBB masih dikuasai oleh negara-negara yang memiliki hak veto, sehingga sering kali keputusan yang diambil tidak mewakili kepentingan mayoritas negara anggota. Puan menilai bahwa hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan di PBB.
