Lamongan, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menyampaikan bahwa BPH Migas senantiasa berkolaborasi dengan Komisi VII DPR RI.
BPH Migas merupakan organisasi yang independen dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
Baca: Endro: Pilkada Saat Pandemi Luar Biasa Rentan Politik Uang
Hal itu dikatakan Politisi PDI Perjuangan tersebut ketika BPH Migas menggelar sosialisasi tugas pokok, fungsi (Tupoksi), dan capaian kinerja BPH Migas Tahun Anggaran 2020 yang bertempat di Hotel Aqiilah, Lamongan, Jawa Timur, baru-baru ini.
"Seluruh BBM di Indonesia terkontrol BPH Migas, termasuk di Lamongan, sehingga kurang atau lebih, terkontrol dan terawasi BPH Migas. Karena itu, fungsi BPH Migas sangat strategis," ujar Falah Amru.
Apalagi, sambung Gus Falah, dengan penerapan IT Nozzle yang sedang dilakukan di SPBU, ini akan semakin memudahkan akurasi verifikasi BPH Migas. Di seluruh Indonesia ada 7000an SPBU, yang diatur BPH Migas.
Falah melanjutkan, saat ini juga pembangunan jaringan pipa transmisi gas Semarang-Gresik sudah rampung. Ruas Pipa tersebut merupakan hasil lelang BPH Migas dengan PT Pertamina Gas sebagai pemenangnya. Dengan adanya Pipa Transmisi tersebut dapat berdampak positif bagi masyarakat Lamongan, sebab Jargas dapat dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca: PAC Kota Pinang Kecam Penolakan Pasien PBI BPJS
"Harga jargas yang ditetapkan oleh BPH Migas lebih murah dari harga pasar gas tabung elpiji 3kg dan 12 kg dan gak perlu angkat-angkat tabung," jelas Falah.
Gus Falah melanjutkan, produksi BBM Nasional kita perhari 700.000 Barel, sementara kebutuhan 1,5 jt Barel. Karena itu keberadaan BPH Migas sangat penting untuk mengatur, apalagi kekurangan BBM tentu ditutupi dengan impor.
"Anggota BPH Migas adalah kalangan profesional, sehingga tentu jelas kapabilitasnya," ujar Gus Falah.
