Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil) meminta pemerintah mengaudit aliran dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
Gus Nabil menjelaskan audit itu dilakukan demi kebaikan bersama sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan.
Baca: Risma Pastikan Pemerintah Siap Awasi Donasi ke Palestina
Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir, di tengah kepungan konflik Israel-Palestina, bermunculan solidaritas dan penggalangan dana untuk Palestina.
“Banyak sekali lembaga dan bahkan perseorangan yang menggalang dukungan dan menghimpun dana atas nama Palestina," kata Gud Nabil di Jakarta, Jumat (21/5).
Selain itu, lanjut Gus Nabil, perlu juga pengawasan dari lembaga finansial dan filantropi internasional, agar donasi dan dukungan menjadi maksimal dan menghasilkan kemaslahatan publik.
"Seyogianya Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi dan sekaligus mekanisme distribusi dana untuk Palestina, dengan melibatkan pihak terkait semisal duta besar atau wakil otoritas Palestina di Jakarta," kata anggota Komisi IX DPR itu.
Dia menyatakan Pemerintah Indonesia sejak awal menyampaikan sikap mendukung kedaulatan Palestina seraya mengutuk agresi dan segala bentuk penjajahan.
Baca: Penanganan Bencana, Risma Tekankan Kearifan Lokal
Pemerintah Indonesia, kata dia, juga menggalang dukungan berbagai negara untuk bersama-sama menyatakan sikap dan meminta PBB menghentikan kekerasan di Israel-Palestina.
"Warga muslim Indonesia juga menyatakan sikap dan kepedulian yang luar biasa, yang intinya mendukung perdamaian antardua pihak," ujar Ketua Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.
Gus Nabil menjelaskan konflik dan kekerasan yang terjadi di kawasan Syekh Jarrah dan juga beberapa titik lokasi di Palestina dan Israel, mengundang kecaman publik.
