Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan asal Sulawesi Utara, Herson Mayulu (H2M) menyoroti pemotongan dana sebesar Rp25 triliun di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Begitu juga dialami oleh daerah berupa pemotongan dana DAK fisik maupun non-fisik, DAU, dan DID.
Baca: Pembangunan Infrastruktur di Kota Medan Perlu Dimaksimalkan
“Pemotongan dana Rp25 triliun di PUPR tapi belum jelas akan diperuntukkan untuk apa anggaran tersebut. Sama juga yang dikeluhkan oleh daerah-daerah terjadi pemotongan dana dari pusat,” kata H2M mengusulkan dalam rapat virtual perubahan anggaran negara paska ditetapkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Herson, seluruh anggota Komisi V DPR RI langkah ini sebagai tindak lanjut dengan berbagai mitra kerja mereka.
“Hal ini mendesak dilaksanakan agar Komisi V dapat mengetahui dengan mendalam perubahan anggaran APBN yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab DPR tidak dilibatkan sama sekali dalam perubahan-perubahan itu,” katanya.
Ia mengkuatirkan, pemotongan anggaran di kementerian-kementerian mitra kerja Komisi V akan mempengaruhi berbagai program padat karya yang sudah direncanakan.
“Saya hanya memastikan kejelasan pemotongan anggaran agar tidak berdampak pada program padat karya yang sudah siap sebelumnya,” paparnya.
Baca: Risma Beberkan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur
Herson juga sebelumnya sudah meminta rekan komisinya, yaitu Hamka Kadi yang merupakan bagian dari Badan Anggaran untuk dapat menjelaskan apakah perubahan APBN ini secara utuh.
“Penting ini dibahas bersama apa sudah diketahui oleh rekan-rekan DPR lain atau belum?,” tanya H2M.
