Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke agen gas elpiji 3 Kg di Jakarta Barat, Rabu (12/2/2025).
Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan gas melon menjelang bulan Ramadan, mengingat sebelumnya terjadi kelangkaan di beberapa wilayah.
Ia mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan stok gas melon itu tetap stabil dan tak terjadi kelangkaan.
"Hari ini kami cek, dan sejauh ini kebutuhan sudah aman. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi," ujar Kenneth dikutip Kamis (13/2).
Meski distribusi elpiji 3 Kg terpantau lancar, Kenneth menemukan masih ada pengecer yang belum memahami aturan distribusi gas bersubsidi.
Ia menekankan kalau setiap daerah, termasuk Jakarta, memiliki kuota yang telah ditetapkan oleh Pertamina.
Oleh karena itu, gas bersubsidi di Jakarta seharusnya hanya dijual kepada warga ber-KTP DKI Jakarta.
"Pengecer harus memahami bahwa Jakarta punya kuota sendiri. Kalau yang membeli berasal dari Bogor, Bekasi, atau daerah lain, stok di Jakarta bisa berkurang dan menyebabkan kelangkaan," katanya.
Kenneth meminta agar pangkalan dan agen elpiji lebih tertib dalam pendistribusian gas 3 Kg, termasuk mewajibkan pembeli menunjukkan KTP Jakarta.
Ia juga menyoroti perlunya sistem distribusi yang lebih transparan agar bisa mengidentifikasi oknum yang berpotensi menimbun atau menyalahgunakan gas bersubsidi.
Selain itu, Kenneth menduga ada oknum nakal yang bermain dalam distribusi elpiji 3 Kg, sehingga stok sering kali tidak sesuai kebutuhan.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia untuk menangani masalah ini.
"Kelangkaan gas elpiji 3 Kg di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh distribusi yang kurang optimal, tetapi juga karena ulah oknum yang melakukan penimbunan, pengoplosan, dan permainan harga oleh pengecer," kata Kenneth.
Untuk mengatasi masalah ini, Kenneth meminta Pertamina dan Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menggelar operasi pasar guna menjaga stabilitas pasokan dan harga elpiji 3 Kg.
"Pemprov Jakarta harus bekerja sama dengan Pertamina hingga UMKM, serta mengedukasi masyarakat agar tidak panic buying dan membeli elpiji sesuai kebutuhan. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus meningkatkan pengawasan terhadap rantai distribusi elpiji 3 Kg," katanya.
Sumber: www.kompas.tv
