Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengapresiasi langkah tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dalam menangani kasus Bank DKI tersebut, langkah ini di nilai bisa meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada Bank DKI.
"Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Gubernur Mas Pram dengan membebas tugaskan Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono. Setelah itu tidak cukup sampai di sana saja, juga harus bersih-bersih dengan merombak seluruh Jajaran Departemen Teknologi dan Operasionalnya. Dan untuk Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto harus bisa mencari calon penggantinya yang mampu dan cekatan, karena permasalahan terkait sistem perbankan ini sangat sensitif sekali," tegas Kenneth.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029 - Gesuri
Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menilai, gangguan sistem Bank DKI yang berkepanjangan tersebut, mencerminkan lemahnya sistem core banking dan infrastruktur teknologi informasi (TI) dari Bank DKI.
Padahal, Bank DKI baru saja meraih penghargaan sebagai Top Digital Corporate Brand Award 2025, kategori Perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam ajang '7th Top Digital Corporate Brand Award 2025'.
"Saya menilai sistem teknologi yang digunakan Bank DKI saat ini sudah tertinggal jauh, tidak scalable dan tidak memiliki sistem failover yang sangat kuat. Kalau memang sistem IT-nya mumpuni, kenapa bisa terjadi gangguan hingga sampai rentang waktu yang lama, sehingga merugikan nasabah," beber Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Menurut Kent, sistem perbankan sangat bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak yang rumit. Dan jika ada masalah pada salah satu komponen ini, seperti server yang rusak, kabel jaringan yang terputus, atau gangguan pada pusat data, hal tersebut bisa menyebabkan error yang berkepanjangan.
"Bank DKI sepertinya tidak siap untuk menghadapi gangguan yang serius, seharusnya mereka punya sistem manajemen resiko untuk perencanaan pemulihan bencana (disaster recovery) dan business continuity planning (BCP). Dan lebih parahnya gangguan tersebut terjadi disaat pada nasabah sedang mudik atau liburan Idul fitri yang tingkat volume transaksinya sangat tinggi, seharusnya tim IT Bank DKI bisa bekerja keras untuk meminimalkan masalah ini dengan cepat," ketus Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.
Gangguan layanan Bank DKI, kata Kent, menjadi titik evaluasi serius bagi Bank DKI agar tak hanya mengejar penghargaan semata, tetapi juga benar-benar membangun layanan digital yang andal.
"Bank DKI harus melakukan pertanggungjawaban yang lebih serius, termasuk dalam mengaudit sistem IT nya dan merubah cara berkomunikasi kepada nasabah. Jangan sampai muncul fenomena nasabah bank dki berbondong bondong menarik dananya dan berpindah ke bank lain, itu akan mencoreng nama baik Pemprov DKI Jakarta dan Pak Gubernur Pramono Anung Wibowo. Bagaimana Jakarta mau menjadi kota global, kalau kapasitas bank daerahnya masih seperti ini," sambungnya.
Selain itu, Kent juga meminta pertanggungjawaban kepada Bank DKI terkait persoalan nasabah Bank DKI yang membayar menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Namun pada saat sedang memindai QR Code, transaksinya tak kunjung berhasil. Tetapi, saldonya terpotong.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
"Kemarin ada kasus nasabah Bank DKI yang hendak membayar makan di restoran mengunakan QRIS, tetapi tidak berhasil dan saldonya terpotong. Bank DKI harus bertanggungjawab akan hal ini, dan harus membuat kanal khusus untuk menerima komplain masalah terkait beserta dengan bukti-buktinya, kemudian saldo nasabah tersebut harus dikembalikan demi terjaganya reputasi dan kredibilitas Bank DKI di mata publik," tegasnya.
Kent pun meminta kepada Bank DKI untuk melakukan pemeliharaan sistem secara rutin, untuk memastikan bahwa semua komponen sistem bisa bekerja dengan baik. Karena pemeliharaan preventif dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya error di masa depan.
"Dan jika error disebabkan oleh ketidakmampuan sistem untuk menangani volume transaksi yang tinggi maka harus dipertimbangkan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi, seperti memperbesar kapasitas server atau meningkatkan sistem keamanan dan skalabilitas, agar kerusakan tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Lalu sangat penting untuk menjaga komunikasi terbuka antara bank dan nasabah untuk memastikan masalah dapat diselesaikan dengan cepat," tutupnya.
