Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyatakan bahwa pemantauan langsung terhadap mekanisme distribusi elpiji 3 kg perlu terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
"Masalah yang saat ini dihadapi adalah fenomena 'panic buying' oleh pengecer yang menyebabkan kelangkaan elpiji 3 kg di beberapa wilayah," katanya di Jakarta, Rabu (12/2).
Menurut dia, pentingnya pemantauan langsung terhadap mekanisme distribusi elpiji 3 kg ini agar masyarakat bawah benar-benar mendapatkan hak mereka.
Ia berharap pihak terkait, baik agen maupun pangkalan, dapat memastikan stok serta stabilitas harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 4 Tahun 2015.
Ia mengatakan kelangkaan elpiji 3 kg dimulai dari regulasi baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada 20 Januari 2025, yang membatasi distribusi untuk rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran, efektif sejak 1 Februari 2025.
Dia mengatakan pangkalan elpiji 3 kg di Jakarta Barat juga mengeluhkan penurunan kuota distribusi yang sebelumnya 7.000 tabung per bulan saat ini dibatasi menjadi 3.000 tabung per bulan.
Hal ini, kata dia, menyebabkan pengurangan margin keuntungan di tingkat pangkalan yang dapat mengganggu kelancaran operasional.
"Saya imbau agar pemerintah dapat memberikan kuota fakultatif, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, untuk memastikan distribusi tidak terganggu," kata Bang Kent --sapaan akrab Hardiyanto Kenneth.
Ia juga menyampaikan masukan kepada Gubernur terpilih Pramono Anung.
Ia mengingatkan Pemerintah DKI Jakarta perlu memberi perhatian lebih terhadap penataan distribusi elpiji 3 kg sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta.
"Saya mengusulkan agar harga eceran tertinggi tidak terlalu jauh di tingkat pengecer, guna menghindari perbedaan harga yang tidak wajar," katanya.
Selain itu, ia mendorong evaluasi prosedur penjualan elpiji 3 kg, termasuk perbaikan data penerima subsidi dan penentuan sistem penyaluran subsidi, apakah dalam bentuk barang subsidi atau subsidi langsung.
Pengawasan yang lebih ketat di lapangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
"Saya berharap pemerintah dapat mengevaluasi menyeluruh mengenai distribusi elpiji 3 kg, agar tidak ada masyarakat Jakarta yang kesulitan mendapatkannya. Sistem subsidi yang tepat sasaran serta pengawasan yang ketat akan sangat membantu menciptakan distribusi yang lebih merata," kata dia.
Kent juga mendukung langkah Pemerintah DKI Jakarta yang berencana menerapkan sistem QR code bagi warga yang hendak membeli elpiji bersubsidi 3 kg.
Inisiatif ini penting untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran, hanya diberikan kepada warga Jakarta yang berhak.
"Dengan menggunakan QR code, kita dapat memastikan bahwa hanya warga Jakarta yang berhak mendapatkan subsidi ini, dan proses distribusi menjadi lebih terkontrol," katanya.
