Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Harris Turino, mengusulkan untuk membentuk panitia kerja (panja) untuk menyelesaikan permasalahan terkait investasi, terutama dalam aktivitas pertambangan.
Hal itu disampaikan Harris Turino dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, tentang laporan kinerja Kementerian Investasi 2023, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (1/4).
BaCa: Evaluasi Internal PDI Perjuangan soal Pemilu 2024 Berpotensi Rumit
Semula Harris meminta Bahlil menjelaskan terkait pemberitaan miring Tempo mengenai IUP Tambang yang menyeret nama sang menteri.
"Dasar pencabutannya sudah bapak katakan, tapi tidak digunakan dan tiga hal lain. Tapi, Pak Bahlil Majalah Tempo jelas mengungkapkan PT Meta Mineral Pradana yang punya dua IUP di Konawe, ini ditengarai tidak ada aktivitas dalam pertambangan itu dan Tempo melakukan penelusuran pemegang sahamnya Refine Capital 10 persen dan bersama tokoh unggul 90 persen, yang kemudian menurut Majalah Tempo kedua perusahaan milik bapak Bahlil Lahadalia," ujar Harris dalam rapat.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta Bahlil untuk menjelaskan secara rinci perusahaan dan aktivitas tambang itu secara detail kepada parlemen.
BaCa: Danang Minta Sektor Pariwisata Diperkuat Untuk Sambut Pemudik
Pasalnya, sejumlah anggota dewan banyak ditanya masyarakat ihwal fungsi pengawasan DPR terhadap aktivitas tambang di Indonesia.
Oleh sebab itu, dia meminta agar Komisi VI DPR membentuk panja untuk mengungkap mafia tambang.
"Rasanya ini kesempatan, Pak Bahlil bisa mengonfirmasi sejauh mana kebenaran dari kedua berita tersebut, karena jangan sampai beritanya hilang, kami di Komisi VI ikut disalahkan, karena banyak masyarakat yang menanyakan sejauh mana pengawasan DPR RI," katanya seperti yang dikutip melalui laman RMOL.
