Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Tubagus (TB) Hasanuddin menyatakan operasi militer selain perang TNI berpotensi terjadi tumpang tindih dengan tugas pemerintahan sipil.
Ia mengatakan penggunaan para personel tentara di wilayah sipil harus melalui regulasi yang jelas.
BaCa: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
"Kami tidak boleh sembarangan menggunakan sumber daya dan personel TNI karena fungsi utama mereka adalah sebagai alat pertahanan negara," kata Tubagus Hasanuddin.
Dia mengatakan itu merespons langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan TNI Angkatan Darat pada 14 Maret 2025.
Tubagus Hasanuddin menyoroti kerja sama itu seperti keterlibatan personel tentara dalam berbagai proyek infrastruktur, seperti pemasangan listrik, penataan kawasan kumuh, ketahanan pangan, hingga rumah rakyat. Sehingga, menurut dia, pelibatan tersebut akan menyebabkan tumpang tindih.
BaCa: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
"Semua pihak harus menunggu Peraturan Pemerintah (PP) atau Perpres yang akan mengatur teknis OMSP agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelampauan wewenang," ucap dia.
Adapun kerja sama TNI Angkatan Darat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah kolaborasi untuk proyek pembangunan. Penandatanganan ini dilakukan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Mabes TNI, Jakarta.
Kolaborasi tersebut salah satunya untuk proyek pembangunan. Kerja sama ini berfokus pada berbagai proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, serta rumah rakyat di Jawa Barat.
