Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menekankan reshuffle kabinet hanya bisa terjadi atas kehendak Presiden Jokowi. Meski, lanjutnya, desakan sangat kencang, namun jika Presiden tidak menginginkan maka reshuffle tidak akan terjadi.
Baca; Pendidikan Partai & Regenerasi Kunci Sukses PDI Perjuangan
“Dan tentunya saat ini Pak Jokowi sedang melakukan tahap kajian. Sedang melakukan kalkulasi politik. Bagaimana efektifitas kerja kabinet di akhir pemerintahan bisa dimaksimalkan,” jelasnya dalam wawancara eksklusif dikutip dari Rakyat Merdeka dengan Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (4/1).
Politisi kelahiran Yogyakarta itu kembali menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Sebagai partai pengusung utama Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, kata Hasto, PDI Perjuangan tidak mau mencampuri urusan bongkar pasang menteri.
“Ibu Ketua Umum (Megawati) menghormati betul sistem ketatanegaraan yang ada. Kita tidak pernah mendikte, apalagi memaksakan kehendak pada Presiden,” ujar Hasto.
Namun yang menjadi kebiasaan, kata dia, sebelum reshuffle, Presiden berkomunikasi dengan para pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintah. Saat ini, ungkap Hasto, Jokowi belum mengajak Megawati bertemu membahas soal itu.
Lebih lanjut Hasto menyebut, momentum untuk melakukan reshuffle sebenarnya sudah ada. Di internal PDI Perjuangan, dorongan untuk reshuffle berdasarkan evaluasi dan kajian.
Menurut Hasto, anggota DPR PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat telah melakukan evaluasi dan menemukan data-data yang kontra produktif terkait kinerja kementerian.
“Misalnya, di Kementerian Pertanian. Sebelumnya disebutkan pada bulan Agustus 2022, Indonesia akan mengekspor dua ribu ton beras ke China. Namun faktanya, justru kita impor,” ungkap Hasto.
Padahal, lanjutnya, perintah Presiden sudah jelas. Yakni, Indonesia harus bisa berdaulat di bidang pangan. “Ini artinya, menteri terkait itu tidak menjalankan perintah dan kebijakan dari Presiden,” tegasnya.
Faktor lain yang bisa dijadikan momentum perlunya reshuffle kabinet adalah, ada anggota partai koalisi yang menetapkan capres. Bahkan, oleh sebagian elitnya, capres yang diusung itu disebut sebagai antitesa Jokowi.
Hasto mengatakan ini tentu akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Misalnya, ada rapat kabinet yang bersifat rahasia, bisa bocor pada capres yang antitesa Jokowi itu.
“Padahal maksudnya informasi di dalam rapat itu harus dicarikan solusi. Tapi karena bocor, maka itu akan dijadikan sebagai sebuah problem dari pemerintahan saat ini dan bisa dipakai untuk mengkerek elektoral capres yang bersangkutan,” ulasnya.
Dengan kalkulasi dan kondisi tersebut, Hasto menganggap bahwa reshuffle menjadi kebutuhan, dan urgent untuk dilakukan. “Sebaiknya cepat. Tapi sekali lagi, semua keputusan kembali pada Pak Jokowi. Dan kami pun tidak pernah main paksa,” ujarnya.
Kemudian Hasto menyinggung soal etika dan prinsip dalam berpolitik. Sebaiknya, anggota koalisi yang sudah menetapkan capres antitesa Jokowi itu mundur dari pemerintahan. Tidak etis bertahan dan menampilkan dua wajah kepada rakyat.
Baca: Indikator PDI Perjuangan Pantas Disebut Partai Modern
“Seharusnya terbangun suatu kesadaran untuk tidak menampilkan diri di dalam pemerintahan. Karena ketika sudah menetapkan capres, maka ada fungsi-fungsi elektoral yang harus dijalankan,” katanya.
Lagi pula, kata Hasto, sejak ada deklarasi capres, sepak terjang NasDem sebagai anggota koalisi pemerintah di parlemen cenderung berubah.
"Kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan sebagai capres, memang ada beberapa perubahan-perubahan sikap politik partai tersebut di DPR," ungkapnya.
