Surabaya, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan alat Indonesia untuk memajukan seluruh aspek kehidupan, tidak hanya sisi ekonomi semata.
Karena itu, setiap petinggi BUMN harus menjaga perilakunya dan meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Baca: Kasus Eks Dirut Garuda, Buah Kebijakan Rini Soemarno
"Di dalam pelaksanaannya, manajemen dari korporasinya harus kedepankan aspek profesionalitas untuk mencapai kinerja baik dalam perspektif keuangan, internal growth, kemudian perhatian terhadap konsumen. Karena itulah berbagai perilaku-perilaku yang tidak sejalan dengan membangun korporasi yang sehat, ya, seharusnya tidak boleh dilakukan," kata Hasto di sela kunjungannya di Surabaya, Minggu (8/12).
Politikus asal Yogyakarta ini mengaku punya pengalaman bekerja selama 12 tahun di PT Rekayasa Industri. Berdasarkan pengalaman itu, Hasto memahami iklim korporasi, manajemen dan sirkulasi keuangan pada BUMN umumnya. Sejauh ini, Hasto melihat struktur BUMN terlalu gemuk.
"Untuk itu kami merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar langkah-langkah restrukturisasi dapat dilakukan. BUMN seringkali terlalu gemuk dengan anak perusahaan, cucu perusahaan yang tidak terkait dengan bisnis usaha itu," kata Hasto.
Hasto mendorong setiap BUMN mengembangkan inti usahanya. Dengan begitu membangun kedaulatan di bidang pertahanan, pangan, energi, keamanan dan keuangan, bisa terwujud.
"Kemudian juga hal-hal terkait infrastruktur karena itu menghubungkan wilayah Indoensia yang begitu luas, konektivitas itu menjadi penting," jelas Hasto.
Baca: Dugaan Penyelundupan Ferarri, Erick Diminta Turun Tangan
Alumni Universitas Gajah Mada ini juga menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir mengonsolidasikan seluruh jajarannya. Fokus utamanya adalah memperkuat inti bisnis masing-masing BUMN. Caranya dengan menata BUMN kembali supaya tatanannya sejalan dengan inti bisnisnya.
"Harus dilihat secara menyeluruh agar BUMN fokus dalam ruang lingkup bisnis yang dimasukinya," jelas Hasto.
