Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan DPP PDI Perjuangan menanggapi serius protes Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang sekaligus menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kebudayaan.
Baca: Putra Nababan Ragukan Kesiapan 'New Normal' Jakarta
“Rakyat tahu bagaimana Bu Risma selalu bekerja keras untuk warganya tanpa mengenal lelah. Beliau juga sosok kreatif dan menjadikan Surabaya bersih dan begitu indah. Juga harus dipahami bahwa Kota Surabaya itu tempat dimana berlokasi beberapa rumah sakit rujukan penangganan Covid-19. Surabaya berpenduduk terbanyak di Jawa Timur. Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa memertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/5).
PDI Perjuangan, lanjut Hasto, berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memerhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan.
“Seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan wajib ke depankan kepentingan rakyat, tanpa membeda-bedakan pilihan politik warganya, dan juga tidak boleh ada diskriminasi atas SARA. Semua harus kedepankan kerja gotong royong untuk kemanusiaan. Kini saatnya terus kembangkan semangat kerjasama,” ungkapnya.
Baca: Risma Naik Pitam Bantuan BNPB Dialihkan ke Daerah Lain
Untuk itu, Hasto memastikan PDI Perjuangan akan terus mengambil langkah inisiatif, dengan gerakan gotong royong, dimana struktur Partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan Pimpinan DPRD yang dari PDI Perjuangan wajib membantu rakyat melalui kebijakan relokasi anggaran, bantuan jamu dan obat-obatan, alat pelindung diri, disinfektans, dan juga mendorong gerakan menanaman tanaman yang bisa di makan.
"Dalam sutuasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan," pungkasnya.
