Kulon Progo, Gesuri.id - Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengaku masih menunggu kepastian pelantikan dirinya menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Kalau saya ditanya kapan [dilantik jadi Kepala BKKBN] yang tau Menteri Sekretariat Kabinet (Menseskab), kalau Pak Seskab [Pramono Anung] sudah bilang ke saya kalau SK benar dan saya akan dilantik, kita tunggu aja, karena saya juga banyak pekerjaan," kata Hasto.
Baca: Jadi Kepala BKKBN, PDI Perjuangan Godok Pengganti Hasto
Hasto menyatakan belum mengetahui kapan dirinya akan dilantik. Disinggung apakah pelantikan bakal dilangsungkan tahun ini, ia enggan menjawab. Namun demikian ia memastikan akan menyelesaikan beberapa persoalan yang belum tuntas di Kulon Progo.
"Ketika Informasi kepindahan ini muncul, seluruh pekerjaan rumah akan diselesaikan satu persatu sembari nunggu pelantikan. Sekarang ini saya banyak persiapan, yang penting-penting diselesaikan, dan nantinya juga ada estafet kepemimpinan, pindah gak pindah tetap harus diselesaikan," ujarnya.
Berdasarkan catatan KPU Kulonrogo Hasto bersama wakilnya, Sutedjo memiliki visi mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang rukun, sehat sejahtera, mandiri, aman, berprestasi dan keadilan berdasarkan iman dan takwa.
Adapula 10 misi yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM. Penyampaian visi misi ini tertulis dalam catatan visi misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo, 2017-2022.
Dalam catatan itu, pasangan ini juga memberi perhatian pada lima hal, yakni kemiskinan, ketenagakerjaan, pertanian, lingkungan hidup dan budaya. Dari kelima persoalan itu, kemudian terwujud enam program pemerintah.
Antara lain Bela Beli Kulon Progo guna menumbuhkan kemandirian masyarakat, Bedah Rumah untuk membantu pengentasan kemiskinan, Gotong Rembes sebagai upaya bersama meringankan beban perekonomian masyarakat yang membutuhkan, pelayanan kesehatan yang humanis, peningkatan mutu pendidikan dan merancang pendidikan karakter, serta program bedah Menoreh sebagai cara meningkatkan infrastruktur interkoneksi guna peningkatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu Wakil Bupati Sutedjo mengatakan beberapa program pemerintahan yang perlu diselesaikan antara lain rencana pembangunan Taman Raja Nusantara.
Ide dari Hasto itu telah diusulkan sejak 2015 lalu, tapi hingga sekarang belum ada realisasi. Adapula upaya pengentasan kemiskinan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditargetkan turun 3 persen pada 2020.
Baca: Terkuak, Ini Alasan Presiden Tunjuk Hasto Jadi Kepala BKKBN
"Angka rasio kemiskinan juga menjadi perhatian serius mengingat sampai hari ini masih tinggi," ujarnya.
Tedjo pun berharap rekannya bisa menyelesaikan masa jabatan terlebih dahulu. Namun demikian dia berpandangan, Hasto telah layak diberi kepercayaan di tingkat pusat. Menurutnya, kader PDI Perjuangan itu memiliki kinerja yang baik.
