Jakarta, Gesuri.id - Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) menekankan pendekatan konvensional dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) tidak memadai.
Digitalisasi pengadaan menjadi langkah krusial untuk memastikan proses yang lebih cepat, efisien, dan terukur.
Sejalan dengan itu, LKPP terus berinovasi, termasuk dengan pengembangan Katalog Elektronik (e-katalog) versi 6.0. Sistem ini resmi digunakan mulai 1 Januari 2025 dan memberikan kemudahan dalam proses belanja pemerintah.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
“Katalog Elektronik versi 6.0 hadir sebagai solusi end-to-end bagi pelaku pengadaan,” kata Hendi.
Sistem ini lebih cepat, tepat, prosedural, dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
Selain transformasi digital, Hendi juga menyoroti pentingnya integritas dan kompetensi SDM dalam pengadaan barang/jasa. Aktivitas pengadaan masih menjadi titik rawan korupsi, sehingga pemangku kepentingan harus meninggalkan praktik lama yang menghambat kualitas pengadaan.
“Digitalisasi harus selaras dengan kompetensi SDM yang profesional dan berintegritas,” ia menambahkan. Sistem yang modern tidak optimal tanpa SDM yang kompeten menjalankan proses pengadaan dengan baik.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi mengatakan penguatan kompetensi PPK Tipe C sangat penting. Hal ini untuk memastikan pengadaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
“Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta dapat memahami prinsip-prinsip pengadaan yang berorientasi pada efisiensi,” ujarnya. Pelatihan diharapkan dapat meningkatkan manfaat pengadaan bagi masyarakat.
Dengan transformasi digital dan peningkatan SDM, LKPP optimis proses pengadaan lebih efektif. Ini sejalan dengan prioritas RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.