Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno membeberkan permasalahan yang membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hendrawan menilai permasalahan BPJS Kesehatan berawal dari data yang tidak akurat. Dia menyebut terdapat 26.000 peserta BPJS Kesehatan yang tidak jelas dan tumpang tindih.
Baca: PDI Perjuangan Soroti Defisit BPJS yang Kian Membengkak
"Jadi sebenarnya begini, tanpa data yang akurat, kebijakan publik susah sekali dirumuskan atau dibuat menjadi efektif, karena datanya sendiri tidak akurat. Itu sebabnya salah satu temuan BPKP adalah agar BPJS ini mengecek ulang dan melakukan pembersihan data-data yang muncul," kata Hendrawan di Jakarta, Senin (2/9).
"Jadi itu yang harus dilakukan dulu, kalau dalam konteks tata kelola menjebol BPJS paling gampang dilakukan, jadi bila kita mau ya itu dulu rapikan," ujarnya.
Lebih lanjut Hendrawan menjabarkan ketidaksinkronan data menjadikan peluang penyalahgunaan pemanfaatan dana untuk BPJS Kesehatan.
"Tadi disebut ada sistem mendorong rumah sakit menggelembungkan data yang datang ke rumah sakit, banyak sekali memang masalahnya kompleks. Tapi semua mulanya dari data, karena datanya," tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) menjalankan fungsinya mengenai pendataan yang berkaitan dengan BPJS. Utamanya, untuk mendata seluruh masyarakat berdasarkan klasifikasinya.
Baca: Kenaikan Iuran BPJS Picu Bertambahnya Kemiskinan
"Pokoknya gini, data orang miskin ini selalu menjadi permainan karena menolong orang miskin selalu jadi program dari berbagai kementerian," kata dia.
"Data diawali dari BPS, itu sebabnya BPS kami beri anggaran untuk ke depan mengadakan sensus nasional yang 10 tahun sekali dan hal ini BPS harus menjadi sumber tunggal untuk mengatakan orang itu miskin atau tidak," tutur Hendrawan.
