Ikuti Kami

Henry Yosodiningrat Yakin PDI Perjuangan Jadi Oposisi Pemerintah

Henry Yosodiningrat menyoroti pentingnya mekanisme check and balances untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di antara pemerintah dan oposisi.

Henry Yosodiningrat Yakin PDI Perjuangan Jadi Oposisi Pemerintah
Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat.

Jakarta, Gesuri.id - Dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang berjudul "Menakar Mekanisme Check and Balances Pasca Pilpres 2024", Henry Yosodiningrat, seorang tokoh politik Indonesia, memberikan pandangannya tentang dinamika politik pasca-pemilihan presiden.

Dalam diskusi tersebut, Henry Yosodiningrat menyoroti pentingnya mekanisme check and balances untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di antara pemerintah dan oposisi.

Henry Yosodiningrat secara tegas menyatakan keyakinannya bahwa partainya, PDI Perjuangan, akan menjadi bagian dari oposisi untuk memastikan adanya pengawasan terhadap pemerintah.

Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo

"Saya bisa memastikan bahwa PDI Perjuangan akan menjadi oposisi dalam arti untuk membuat keseimbangan untuk mengontrol pemerintah itu satu," ujarnya dikutip Nawacitapost. 

Sebagai seorang kader partai, Henry Yosodiningrat menegaskan bahwa ia sendiri akan turut berperan sebagai bagian dari oposisi.

Namun demikian, Henry Yosodiningrat juga menyoroti bahwa peran oposisi tidak hanya terbatas pada PDI Perjuangan, melainkan juga diharapkan dari partai-partai lainnya.

"Saya enggak tahu partai-partai yang lain ya saya enggak boleh mendahului tapi yang saya bisa pastikan adalah PDI Perjuangan. Dan saya sebagai kader partai sudah barang tentu saya juga akan menjadi oposan itu satu," katanya.

Selain itu, Henry Yosodiningrat juga membahas mengenai rencana untuk mengusulkan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pemilu.

Baca: Dukung Ganjar-Mahfud Team Relawan Siber Sapa Warga Malang

Menurutnya, hal ini akan segera terwujud karena cukup dengan dukungan minimal 25 anggota dan dua fraksi di parlemen.

"Hak angket tentang kecurangan Pemilu, saya pikir dalam waktu yang cepat itu akan segera terwujud ya dalam arti segera akan direalisasikan karena kita sama-sama tahu untuk mengusulkan hak angket kan cukup anggota ya 25 anggota dan minimal dua fraksi begitu ya," paparnya.

Dia juga menambahkan bahwa proses ini kemungkinan besar akan dimulai seiring dengan pembukaan sidang paripurna pada bulan Maret.

Quote