Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menegaskan setiap alokasi anggaran harus diprioritaskan untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
“Di Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2024 ini, kami betul-betul mengoreksi untuk menambah anggaran yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Daripada dibuat ke anggaran yang sifatnya pengumpulan masa yang mengarah ke politik,” ujar Made, baru-baru ini.
Guna menghindari politisasi anggaran, DPRD Kota Malang bakal tingkatkan pengawasan terhadap eksekutif dalam penyusunan APBD Perubahan 2024. Hal ini guna memastikan anggaran digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik.
Made menyebutkan, masih banyak hak-hak guru honorer, terutama insentif tenaga pendidik jenjang PAUD di Kota Malang yang belum terpenuhi. Hal ini akan menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam APBD perubahan 2024.
Selain itu, perubahan anggaran juga akan berfokus di bidang kesehatan. Menurut Made, DPRD Kota Malang telah mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 12 miliar. Untuk memastikan Universal Health Coverage (UHC) masyarakat Kota Malang tercakup sepenuhnya hingga akhir tahun, termasuk pembayaran premi hingga Desember.
Guna menghindari politisasi anggaran, DPRD Kota Malang bakal tingkatkan pengawasan terhadap eksekutif dalam penyusunan APBD Perubahan 2024. Hal ini guna memastikan anggaran digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik.
Made menyebutkan, masih banyak hak-hak guru honorer, terutama insentif tenaga pendidik jenjang PAUD di Kota Malang yang belum terpenuhi. Hal ini akan menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam APBD perubahan 2024.
Selain itu, perubahan anggaran juga akan berfokus di bidang kesehatan. Menurut Made, DPRD Kota Malang telah mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 12 miliar. Untuk memastikan Universal Health Coverage (UHC) masyarakat Kota Malang tercakup sepenuhnya hingga akhir tahun, termasuk pembayaran premi hingga Desember.
Terpisah, Pj Wahyu Hidayat, membantah adanya agenda kampanye yang dilakukan di masa akhir kepemimpinannya ini. Menurutnya, tidak ada agenda kampanye yang dilakukan, sehingga anggaran APBD tetap difokuskan pada program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
